Dalam 7 Bulan, 20 Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi di KPK

JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (26/7/2018) malam hingga Jumat dini hari tadi kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, lembaga antirasuah menciduk Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan.

“Betul tim KPK ada yang ditugaskan di daerah Lampung Selatan dalam beberapa hari ini. Kamis tadi malam sampai dini hari diamankan tujuh orang dari unsur kepala daerah/bupati, anggota DPRD, swasta, dan pihak lain yang terkait,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Jakarta, Jumat (27/7/2018).

Baca Juga

4 Respons Zionis terhadap Kemenangan Mamdani, Salah Satunya Meminta Warga Yahudi Pindah ke Israel

Dalam OTT kali ini, tim KPK mengamankan uang Rp700 juta dalam pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu. “Diduga uang itu terkait proyek infrastruktur,” ucap Agus.

Penangkapan Zainudin menggenapkan jumlah kepala daerah yang terjaring KPK menjadi 20 orang sepanjang 2018. Ketua Umum Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI), Choky Ramadhan berpendapat, banyaknya kepala daerah yang ditetapkan tersangka karena kasus rasuah seakan menunjukkan bahwa pemenjaraan tidak memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi.

“Kalau fokusnya hanya penjara, tapi tidak ada sanksi moneter seperti denda dinaikkan dan maksimalisasi uang pengganti, maka koruptor akan tetap berduit seperti yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung,” kata dia.

Berikut daftar 20 kepala daerah yang terjaring KPK dalam rentang 1 Januari–27 Juli 2018.

1. Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latief

KPK menangkap tangan Abdul Latief bersama tiga orang lainnya pada 4 Januari 2018. Penangkapan mereka terkait dengan tindak pidana suap terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan tahun anggaran 2017.

2. Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad

KPK pada 23 Januari 2018 resmi menetapkan Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad beserta dua orang lainnya sebagai tersangka tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2016.

Perkara tersebut bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada pertengahan Oktober 2016 di Kabupaten Kebumen. Saat itu, penyidik KPK saat itu mengamankan Yudhy Tri Hartanto di rumah seorang pengusaha swasta di Kebumen dan Sigit Widodo di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen.

3. Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko

KPK pada 3 Februari 2018 menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, terkait suap perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di Pemerintah Kabupaten Jombang.

4. Bupati Ngada Marianus Sae

KPK menangkap tangan (OTT) Bupati Ngada NTT, Marianus Sae, pada 11 Februari 2018 terkait suap di proyek-proyek Pemerintahan Kabupaten Ngada.

Bupati Ngada Marianus Sae. (Foto: ANTARA)

5. Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan

KPK menetapkan Bupati Halmahera Rudy Erawan sebagai tersangka menerima hadiah dari proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016.

6. Bupati Subang Imas Aryumningsih

KPK menggelar operasi tangkap tangan pengurusan izin perizinan di Pemkab Subang, Jawa Barat 2017-2018, pada 14 Februari 2018 dan menetapkan Bupati Subang Imas Aryumningsih sebagai tersangka.

7. Bupati Nganjuk Taufiqurrahman

KPK menetapkan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman sebagai tersangka suap mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

8. Gubernur Jambi Zumi Zola

KPK menetapkan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli sebagai tersangka dugaan penerimaan suap proyek-proyek di Provinsi Jambi. Penetapan tersangkanya pada 2 Februari 2018.

9. Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud

KPK mencokok Dirwan Mahmud dalam Kecamatan Manna, Bengkulu Selatan, 15 Mei 2018. Dalam OTT ketika itu, lembaga antirasuah juga mengamankan istri sang bupati, Hendrati, dan dua orang lainnya. Dirwan ditangkap karena kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Dirwan langsung ditetapkan menjadi tersangka sehari setelah penangkapannya.

10. Bupati Lampung Tengah Mustafa

KPK menangkap tangan Bupati Lampung Tengah Mustafa pada 16 Februari 2018. Mustafa memberi arahan kepada jajarannya untuk memberi suap kepada pihak DPRD Lampung Tengah. Suap tersebut untuk memuluskan langkah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah meminjam dana sebesar Rp300 miliar kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara PT Sarana Multi Infrastruktur.

11. Bupati Bandung Barat Abubakar

KPK menangkap Bupati Bandung Barat, Abu Bakar pada 10 April 2018 terkait penerimaan sejumlah uang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

12. Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa

Pada 30 April 2018, KPK menetapkan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka penerimaan hadiah atau janji terkait pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

13. Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat

Pada April 2018, KPK menetapkan Agus Feisal sebagai tersangka dalam dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

14. Bupati Purbalingga Tasdi

KPK melakukan penangkapan terhadap Bupati Purbalingga, Tasdi pada 4 Juni 2018, terkait perkara penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.

Bupati Tasdi menunjukkan salam metal saat ditahan KPK. (Foto: SINDOnews)

15. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo

Pada 9 Juni 2018, Bupati Tulungagung Syahri Mulya menyerahkan diri kepada KPK setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pascaoperasi tangkap tangan terhadap tersangka lainnya Wali Kota Samanhudi Anwar. Keduanya menjadi tersangka kasus suap. Sedangkan Syahri diduga menerima suap fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan di Dinas PUPR Pemkab Tulungagung. Total penerimaan Syahri sebesar Rp2,5 miliar.

16. Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar

KPK menetapkan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar sebagai tersangka penerimaan suap pada Mei 2018. Samanhudi diduga menerima Rp 1,5 miliar terkait ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp23 miliar.

17. Bupati Bener Meriah Ahmadi

Ahmadi ditangkap KPK pada 4 Juli 2018 yang berujung kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

18. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf

Tim KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Bener Meriah, Selasa (3/7/2018). Total ada sembilan orang yang ditangkap. Mereka yakni Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah Ahmadi, Hendri Yuzal (swasta sekaligus ajudan pribadi Irwandi), T Syaiful Bahri (swasta), Fadli (swasta), Dailami (swasta), Muyassir (swasta), Alpin (ajudan Bupati Bener Meriah), dan Kamal (ajudan Bupati Bener Meriah).

KPK kemudian menetapkan Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi sebagai tersangka penerima dan pemberi suap Rp500 juta. Uang suap terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (tengah). (Foto: ANTARA)

19. Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap

KPK menetapkan Bupati Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara Pangonal Harahap sebagai tersangka penerima suap dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji kepada Bupati Labuhanbatu terkait proyek di Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2018.

20. Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan

KPK pada Kamis (26/7/2018) malam hingga Jumat dini hari melakukan operasi tangkap tangan (OTT) diantaranya Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan.

Editor: Ahmad Islamy Jamil