Dana Kelurahan Dikritik, Jokowi: Kehidupan Tidak Semata soal Politik

JAKARTA, iNews.id – Rencana pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla mencairkan dana kelurahan pada tahun depan menuai polemik. Banyak pihak menilai dana yang baru dicairkan pada tahun politik bagian dari upaya kampanye Pilpres 2019. 

Melalui akun Instagramnya, Jokowi mengatakan, kebijakan itu sebagai bentuk respons pemerintah pusat dalam percepatan pembangunan di tingkat kelurahan.

Baca Juga

Rudal-rudal Rusia Serang Pelabuhan Ukraina, 8 Orang Tewas, 27 Lainnya Terluka

“Dana Kelurahan diberikan mulai tahun 2019 untuk memperbaiki kampung dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sepenuhnya untuk rakyat, bukan untuk siapa-siapa,” kata Jokowi, Rabu (24/10/2018).

Mantan Wali Kota Solo itu meminta agar rencana pengalokasian dana kelurahan tidak dikaitkan dengan pemilihan umum.

“Karena itulah, saya minta semua pihak untuk tidak mengaitkan kebijakan ini dengan urusan politik, karena kehidupan tidak semata soal politik,” ucap dia.

Menurut Jokowi, pemerintah telah menggulirkan dana desa sejak 2015 sebesar Rp20 triliun. Tahun ini naik sebesar Rp60 triliun. Pemerintah menggangarkan tahun depan mencapai Rp73 triliun.

Jokowi mengatakan, dana desa yang telah digulirkan dapat mendorong perputaran uang di wilayah setempat, sehingga tidak kembali tersedot ke Jakarta.

“Desa-desa sudah merasakan manfaatnya. Belakangan, kota-kota juga menuntut adanya dana kelurahan. Banyak keluhan, ‘Pak, ada nana desa, mana dana untuk kota?’ Maka tahun depan kita meluncurkan dana kelurahan,” ujar Jokowi.

Editor: Khoiril Tri Hatnanto