Dana Pemerintah Lambat Terserap, Purbaya Bakal Sidak Langsung Kantor BTN Bareng Danantara

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyoroti lambatnya penyerapan dana pemerintah sebesar Rp25 triliun yang dialokasikan ke PT Bank Tabungan Negara (BTN). Bahkan, ia berencana melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke kantor BTN.

Purbaya mengungkapkan, berdasarkan data terakhir, serapan dana BTN masih di angka 40 persen dari total dana yang ditempatkan sebesar Rp25 triliun. Ia menilai jumlah tersebut belum optimal.

Adolf Hitler Ganti Nama setelah Terpilih Lagi untuk Kelima Kali

"Kalau dia nggak bisa serap ya kita akan pindahin dalam waktu dekat. Kan saya belum ketemu dia, langsung ke banknya, nanti saya akan datang ke banknya," ujar Purbaya usai Investor Meeting di DJP, Senin (13/10/2025).

Purbaya menambahkan bahwa kunjungannya ke BTN tidak akan dilakukan sendiri, melainkan bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Menurutnya, sidak dilakukan karena dirinya merupakan pengawas dari Danantara.

Janji Tak Naikkan Harga Rokok Eceran, Menkeu Purbaya: Anda Anggap Saya Tukang Kibul?

"Tapi ke banknya saya bukan sendiri ya, tapi dengan Danantara. Jadi Danantara yang bawa saya ke sana. Ada yang protes katanya itu bukan hak saya, tapi saya Pengawas Danantara," ujar dia.

Menkeu Purbaya Janji Tak Naikkan Harga Rokok Eceran Tahun Depan: Biarkan Saja

Sementara itu, menanggapi sorotan dari Purbaya, BTN tetap menyatakan optimitisnya bahwa Penempatan Uang Negara (PUN) sebesar Rp25 triliun akan terserap habis sesuai jadwal yang direncanakan.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan bahwa proses penyaluran memang bersifat bertahap seiring dengan pipeline kredit yang telah disusun perseroan.

“BTN telah menyiapkan pipeline kredit yang kuat di berbagai segmen, mulai dari korporasi, komersial, UMKM, konsumer, hingga syariah. Dapat kami sampaikan bahwa total pipeline yang tersedia mencapai sekitar Rp27,5 triliun, atau lebih besar dari dana PUN yang ditempatkan sebesar Rp25 triliun. Pipeline tersebut siap untuk mendapatkan pencairan sesuai yang telah dijadwalkan,” ucap Nixon.

Nixon memaparkan detail realisasi serapan hingga akhir September 2025:

"Dapat kami sampaikan bahwa total pipeline yang tersedia mencapai sekitar Rp27,5 triliun, atau lebih besar dari dana PUN yang ditempatkan sebesar Rp25 triliun. Pipeline tersebut siap untuk mendapatkan pencairan sesuai yang telah dijadwalkan," ujarnya.

Nixon menambahkan, per September 2025, dari dana Rp25 triliun yang ditaruh Kemenkeu di BTN, sudah disalurkan untuk kredit sebesar Rp10,5 triliun atau sekitar 42 persen.
Namun, yang baru di-reimburse oleh Kemenkeu hanya sebesar Rp4,5 triliun.
"Sisanya akan kita tagihkan bulan Oktober ini,” katanya.

Nixon menuturkan, penyerapan yang masih relatif lambat pada tahap awal disebabkan mayoritas portofolio BTN yang bersifat khusus, yaitu pembiayaan ke sektor perumahan terutama Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Secara prinsip, KPR memiliki proses yang lebih kompleks dibandingkan kredit pada umumnya, mulai dari tahap verifikasi hingga persetujuan kredit.

Dengan kapasitas besar dan likuiditas yang kuat, Nixon optimistis seluruh dana penempatan pemerintah sebesar Rp25 triliun akan terserap 100 persen pada bulan November 2025. Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif, dengan pembiayaan perumahan rakyat tetap menjadi fokus utama BTN.

Editor: Puti Aini Yasmin