Dapat Laporan Bisnis Media Lesu, Purbaya Usul Jurnalis Gencarkan Kritik

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendorong media nasional memberikan kritik yang konstruktif terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, kritik itu juga bagian dari mendorong perekonomian Indonesia.

Hal itu diungkapkan Purbaya setelah mendengar keluhan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di ajang Run For Good Journalism, yang diselenggarakan oleh Forum Pemred di Jakarta, Minggu (16/11/2025) pagi.

Makin Nekat, Israel Luncurkan Rencana Perluasan Permukiman Baru di Dekat Perbatasan Mesir

"Tadi juga saya diskusi, sempat diskusi dengan pemred-pemrednya. Mereka ngeluh katanya bisnis jurnalisme sekarang lagi turun, media lagi turun," ucap Purbaya usai lari.

Menurutnya, perekonomian Indonesia sempat lesu lantaran media kurang mengkritik penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, dia mendorong media terus mengkritik dan memberikan solusi terhadap persoalan bangsa.

Ini Nomor Resmi Kemenkeu untuk Konfirmasi Aduan Pajak-Bea Cukai, Purbaya: Nggak Perlu Takut!

"Saya bilang ya itu karena anda kemarin-kemarin nggak protes cukup banyak, sehingga ekonomi jatuh anda diam aja. Ke depan mesti kritik, kasih masukan biar kita nggak jatuh lagi ekonominya. Jadi ekonomi melambat, jurnalis juga berdosa," ujar Purbaya.

Di sisi lain, Purbaya menilai, sikap sejumlah media mainstream saat ini cenderung "diam". Menurutnya, media kurang menjalankan peran sebagai pengawas pemerintahan.

"Saya lihat beberapa tahun ini jurnalisnya mingkem semuanya. Kurang galak, nggak pernah kasih kritik," kata Purbaya.

Menurutnya, hal itu yang menyebabkan ekonomi Indonesia lesu. "Tetapi ke depan-depan juga praktislah ber-journalism, kasih kritik yang baik, tetapi kasih pencerahannya juga kalau bisa," ucap Purbaya.

Sementara itu, Ketua Forum Pemred Indonesia, Retno Pinasti menyampaikan, pihaknya mendorong pemerintah untuk memberikan insentif pajak bagi perusahaan media.

“Salah satu inisiatif yang akan mulai kita dorong adalah no tax for knowledge. No tax for knowledge ini maksudnya adalah untuk lembaga-lembaga institusi jurnalistik yang bagus, yang terverifikasi, yang memberikan edukasi dan informasi yang benar, kalau bisa dikurangi pajaknya,” kata Retno.

“Gitu kira-kira supaya kita semua sustain dan negara ini punya informasi serta edukasi yang baik untuk seluruh masyarakat dan generasi ke depan,” imbuhnya.

Editor: Reza Fajri