Dasco di Hadapan Mahasiswa: Tunjangan Anggota DPR akan Dievaluasi Menyeluruh

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pihaknya akan mengevaluasi tunjangan para anggota DPR. Pernyataan itu disampaikan di hadapan para perwakilan mahasiswa dalam audiensi di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Dia memastikan, tunjangan perumahan yang sebelumnya menuai protes dari masyarakat telah dihentikan sejak 31 Agustus 2025.

Baca Juga

Mobil China Ini Mencoba Mendaki 'Tangga Surga' 300 Meter, tapi Gagal Total

"Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan, dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025," ujar Dasco.

Dia mengatakan pihaknya juga akan melakukan moratorium terhadap perjalanan dinas anggota DPR ke luar negeri. Selain itu, kata dia, efisiensi akan dilakukan terhadap kunjungan kerja para legislator di dalam negeri.

Baca Juga

Ketua BEM UI Sindir Anggota DPR: Ekonomi Lesu, Wakil Rakyat Malah Joget

"Moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas ke luar negeri anggota DPR, serta melakukan efisiensi-efisiensi kunjungan kerja di dalam negeri," kata dia.

Menurut Dasco, DPR akan melakukan reformasi agar menjadi lebih baik dan transparan. Reformasi itu dipimpin Ketua DPR Puan Maharani.

Baca Juga

BEM SI Kerakyatan Bertemu Pimpinan DPR, Desak Bentuk Tim Investigasi Usut Kekerasan dan Dugaan Makar

Baca Juga

Golkar: Anggota DPR yang Nonaktif Tak Terima Gaji dan Tunjangan

Di sisi lain, Dasco sudah berkomunikasi dengan pemerintah. Dia mengatakan para perwakilan mahasiswa akan diterima untuk beraudiensi dengan pemerintah pada Kamis (4/9/2025).

"Kawan-kawan sekalian akan diterima oleh pihak pemerintah besok untuk menyampaikan juga secara langsung, karena ada beberapa hal yang nantinya itu harus dilakukan kerja sama antara DPR dan pemerintah, seperti tadi pembentukan tim," tutur dia.

Baca Juga

Susul NasDem, Fraksi PAN DPR Minta Gaji-Tunjangan Eko Patrio dan Uya Kuya Disetop

Diketahui, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan menyampaikan sejumlah tuntutan langsung kepada pimpinan DPR. 

Salah satunya mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim investigasi guna mengusut sejumlah kekerasan terhadap masyarakat sipil sepanjang aksi demonstrasi 25-31 Agustus. 

"Kami ingin investigasi mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi sepanjang Agustus ini, pun juga dengan dugaan makar yang keluar dari mulut Bapak Presiden Prabowo," kata Ketua BEM UI, Agus Setiawan di hadapan pimpinan DPR.

Agus menyebut, tim investigasi harus membuktikan anggapan makar dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu terakhir. 

Pasalnya, kata Agus, gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa telah dirugikan atas tudingan makar. 

"Karena kami dari gerakan merasa dirugikan atas statement tersebut, yang kemudian menghalangi gerakan kami ke depan," katanya.

Editor: Rizky Agustian