Dasco Sebut DPR akan Patuhi Putusan MK jika RUU Pilkada Tak Disahkan sebelum 27 Agustus

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyangkut Pilkada 2024 jika RUU Pilkada belum disahkan sebelum 27 Agustus. Dasco menyebut patuh terhadap konstitusi.

Mulanya, Dasco menjelaskan DPR sebagai pembuat undang-undang memiliki hak untuk memproduksi revisi menjadi undang-undang yang baru.

Baca Juga

Meski Selalu Dikawal 2 Penjaga dan Memiliki Sel Terpisah, Sarkozy Sebut Kehidupan di Penjara seperti Mimpi Buruk

"Nah seandainya dalam waktu pendaftaran itu undang-undang yang baru belum, ya berarti kan kita ikut keputusan yang terakhir, keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Kan itu jelas," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Baca Juga

Massa Tolak RUU Pilkada Bakar Atribut hingga Panjat Gerbang DPR Panggil Wakil Rakyat

Di sisi lain, dia belum mengetahui apakah rapat paripurna dengan agenda pengeshaan Revisi UU Pilkada ini akan dilanjutkan. Menurutnya, perlu forum rapat pimpinan (rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus) terlebih dahulu.

"Untuk kemudian prosesnya apakah lanjut atau tidak lanjut itu harus mekanisme yang ada di DPR. Kita harus rapim lagi harus bamus lagi dan menyesuaikan hari paripurna di DPR," ujarnya.

Baca Juga

Demo Tolak Revisi UU Pilkada Memanas, Massa Lempari Gedung DPR Pakai Botol Minuman

Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) sebelumnya mengecam keras tindakan DPR yang dinilai secara arogan dan vulgar mengkhianati konstitusi. Tindakan ini dianggap sebagai ancaman serius terhadap demokrasi di Indonesia.

Tindakan DPR merevisi UU Pilkada dinilai mengarah pada bahaya otoritarianisme, menyeret bangsa kembali ke masa kelam kolonialisme dan penindasan.

"DGB UI menilai bahwa tengah terjadi krisis konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia akibat dari pembangkangan Dewan Perwakilan Rakyat RI yang secara arogan dan vulgar telah mempertontonkan pengkhianatan mereka terhadap konstitusi," tulis keterangan DGB UI.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq