Demokrat AHY ke Kubu Moeldoko: Keadilan Sudah Tiba, Catat Itu!

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menolak untuk mengesahkan Partai Demokrat hasil kongres luar biasa (KLB) di Sibolangit, Sumatera Utara. Putusan ini disambut gembira kubu Cikeas.

Sejumlah pengurus Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY langsung menyindir kubu Moeldoko. Mereka bahkan mengingatkan uang tidak bisa membeli hukum.

Baca Juga

Houthi Yaman Berhenti Serang Kapal-kapal di Laut Merah

“Keadilan sudah tiba di tempatnya. Pelajaran untuk para begal, bahwa uang dan kekuasaan tidak serta merta bisa memasung hukum dan mengangkangi demokrasi. Catat itu,” kata politikus Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Rabu (31/3/2021).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dalam konferensi pers menyebut pemerintah telah menerima permohonan pengesahan Partai Demokrat hasil KLB pada 16 Maret 2021. Berdasarkan aturan yang berlaku, Kemenkumham selanjutnya memeriksa berkas permohonan tersebut.

Baca Juga

Breaking News, Pemerintah Tolak Partai Demokrat KLB Kubu Moeldoko

Berdsaarkan verifikasi, Kemenkumham memutuskan untuk mengembalikan berkas itu karena tidak lengkap. Beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi antara lain perwakilan pimpinan daerah atau DPD, Dewan Pimpinan Cabang atau DPC serta tidak adanya disertai mandat dari ketua DPD dan DPC.

Yasonna memberikan batas waktu sesuai aturan untuk melengkapi berkas tersebut. Namun hingga batas waktu, kelengkapan itu tidak terpenuhi.

“Dengan demikian pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang Sumut tanggal 5 Maret 2021 ditolak," ujar Yasonna dalam konferensi pers.

Sejumlah mantan kader Partai Demokrat menyelenggarakan kongres luar biasa (KLB) di Sibolangit, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). KLB menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum dan Marzuki Alie sebagai ketua dewan pembina.

Partai Demokrat kubu Moeldoko telah mendaftarkan keabsahan partai itu kepada Kemenkumham. Sempat dikembalikan, kubu Moeldoko akhirnya menyerahkan berkas itu lagi setelah dilengkapi.

Moeldoko sebelumnya juga mengungkap alasan bersedia menjadi ketua umum Partai Demokrat. Menurut dia, terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali, ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas 2045.

“Ada kecenderungan tarikan ideologis itu terlihat di tubuh Demokrat, jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa,” kata dia.

Di sisi lain, Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengecam KLB sebagai tindakan ilegal dan inkonstitusional. Mereka pun berjuang keras melawan ‘kudeta’ partai tersebut.

Menurut AHY, orang-orang yang hadir dalam KLB Sumut tidak memenuhi ketentuan hukum. Moeldoko juga tidak pantas mengaku sebagai ketua umum karena KLB tidak sesuai konstitusi partai yang disahkan pemerintah 2020.

"Pertanyaannya, beranikah Moeldoko mengakui pernah atau tertipu oleh para makelar politik," ujar AHY. 

Editor: Zen Teguh