Demokrat Bebaskan Kader, PDIP: Ini Menunjukkan Dukungan ke Jokowi

JAKARTA, iNews.id – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengapresiasi langkah Partai Demokrat yang membebaskan kadernya secara pribadi memilih pasangan capres-cawapres pada Pemilu 2019. Kebijakan partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu dinilai secara tidak langsung mendukung Jokowi-Ma’ruf.

“Kami beri apresiasi mengingat Pak SBY di dalam mengambil keputusan ada pertimbangan yang matang. Ini juga menunjukkan dukungan ke Jokowi-Ma'ruf secara tidak langsung sebenarnya telah diberikan,” kata Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Hasto Kristiyanto di Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Baca Juga

Media Zionis: Kemenangan Zohran Mamdani Adalah Mimpi Buruk Israel

Menurut dia, berubahnya sikap Partai Demokrat itu tidak lepas dari realita yang terjadi dari hasil survei maupun kader di tingkat akar rumput, kendati secara kepartaian telah berkoalisi dengan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Adanya kebebasan tersebut ini juga berangkat dari realita berdasarkan hasil survei dan juga dukungan kepala daerah lintas Koalisi Indonesia Kerja (KIK) juga. Ini menunjukkan kepemimpinan Pak Jokowi-Ma'ruf dapat diterima secara luas,” ujar dia.

Sekjen PDI Perjuangan itu menilai, sikap Demokrat itu juga tak lepas dari gagasan, program, dan rekam jejak pasangan Jokowi-Ma’ruf yang sebenarnya diamati oleh SBY.

“Ini merupakan bagian dari dinamika politik dan buat kami, kami nilai sebagai hal positif,” tutur Hasto.

Sikap Demokrat membebaskan kadernya memilih capres-cawapres itu disampikan oleh Ketua Fraksi Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Putra bungsu SBY itu mengaku telah mengetahui ada kader partai yang mendukung Jokowi-Ma’ruf.

Fenomena itu, kata Ibas, bagi Demokrat sudah tidak perlu dipermasalahkan. Democrat ingin menunjukkan partai yang demokratis. Pilihan dukungan untuk pilpres, menurut Ibas, urusan masing-masing kader sebagai individu. Untuk itu, Demokrat tidak akan menjatuhkan hukuman kepada kader yang beda pilihan soal capres-cawapres.

“Sekarang kita tidak bisa memberikan punishment, kita hanya bisa menyerukan, tetapi kalau memberikan punishment tidak bisa,” kata Ibas di Jakarta, Minggu (11/11/2018).

Editor: Khoiril Tri Hatnanto