Demokrat Minta Kejagung Panggil Menteri BUMN, Menkeu dan OJK Terkait Jiwasraya

JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi III Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman meminta Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin memanggil pihak-pihak terkait terkait pengusutan kasus dugaan korupsi PT Jiwasraya. Pihak-pihak terkait itu menteri BUMN, Menteri Keuangan (Menkeu) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Awalnya, salah satu anggota Komisi III Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari meminta Jaksa Agung menjalin komunikasi dengan Kementerian BUMN terkait temuan-temuan saat menjalankan pemeriksaan ini. Dia berharap dari komunikasi itu Kejagung bisa mendapatkan informasi-informasi yang membuat titik terang kasus Jiwasraya.

Baca Juga

Ancaman Baru Terus Bermunculan, Aliansi E5 Ditingkatkan Koordinasi

BACA JUGA: Kembali Rapat dengan Jaksa Agung, Komisi III DPR Buka Peluang Bentuk Panja Jiwasraya

Menanggapi hal tersebut, Burhanuddin memastikan saran yang diberikan politikus Nasdem itu sudah dijalankan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus PT Jiwasraya ini.

"Izin untuk BUMN dan Kementerian Keaungan kami terus melakukan komunikasi, dengan OJK, PPATK dan ini sudah berjalan," katany dalam Raker di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/2/2020).

Sayangnya, anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny K Harman memiliki pandangan yang berbeda. Dia menilai Kejagung justru perlu memanggil pihak-pihak tersebut terkait pemeriksaan Jiwasraya.

"Menteri BUMN, Menkeu dan OJK panggil bukan komunikasi. Panggil Pak Jaksa Agung, panggil," ujar Benny menegaskan.

Menurut dia, tidak mungkin kejahatan ini tanpa sepengetahuan dari para petinggi kementerian dan lembaga itu. Benny mengaku, keterangan mereka bisa akan mempermudah Kejagung mengungkap kasus tersebut.

"Tidak mungkin tanpa sepengatahuan mereka kejahatan ini. Bahkan, mungkin diduga kuat ikut juga ambil bagian di dalam permainan ini baik langsung maupun tidak langsung," katanya.

Editor: Djibril Muhammad