Demokrat Tolak Penundaan Pemilu 2024, Ingatkan Perilaku Abuse of Power

JAKARTA, iNews.id - Partai Demokrat menolak wacana perpanjangan jabatan presiden atau penundaan Pemilu 2024. Demokrat mengingatkan, pembatasan diberlakukan untuk menghindari perilaku abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan.

"Pembatasan yang diperlukan, untuk menjaga agar Indonesia terhindar dari perilaku abuse of power dari para elitnya," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, Minggu (6/3/2022).

Baca Juga

India Buka Pangkalan Udara di Dekat China, Bisa untuk Pesawat Angkut Besar dan Jet Tempur

Herzaky menjelaskan, sistem demokrasi Indonesia telah menentukan bahwa pemilu digelar secara berkala 5 tahun sekali. Prinsip ini diminta dipatuhi semua pihak, agar tidak mengalami kemunduran.

"Jika memang kita ingin menjaga iklim demokrasi kita tetap kondusif dan semakin maju. Bukan malah terperosok dalam jurang kemunduran," ujarnya.

Baca Juga

Survei LSI Sebut Mayoritas Warga Tolak Penundaan Pemilu 2024, Begini Penjelasannya

Demokrat berharap semua pihak fokus menjaga komitmen terhadap konstitusi dan amanah reformasi. Apalagi, kata Herzaky, jadwal Pemilu 2024 telah disepakati bersama.

"Sekarang seharusnya kita fokus pada bagaimana kita semua, sebagai elemen penting demokrasi, memastikan persiapan dan pelaksanaan pemilu nanti, benar-benar menjamin hak konstitusional rakyat untuk dipilih dan memilih. Bukan malah menggerogoti ataupun menggerusnya," katanya.

Herzaky mengajak para elite menghentikan basa-basi. Energi yang ada diminta dialihkan untuk membantu rakyat yang sedang susah.

Editor: Reza Fajri