Demokrat Usul Koalisi Pilpres Dibubarkan, Begini Reaksi TKN dan BPN

JAKARTA, iNews.id – Usulan pembubaran koalisi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2019 oleh Wakil Sekjen Partai Demokrat, Rachland Nashidik, dinilai tidak tepat. Kedua koalisi merasa keberatan dengan usulan tersebut.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Mardani Ali Sera mengatakan, usulan pembubaran koalisi untuk menurunkan tensi politik yang dicetuskan Rachland adalah kurang bijak. “Pembubaran koalisi justru menyulitkan pengambilan keputusan politik. Biarkan ini jadi pembelajaran bersama dengan syarat semua mengedepankan akhlak politik yang dewasa,” ujar Mardani saat dikonfirmasi, Minggu (9/6/2019).

Terungkap, AS Belum Siap Menyerang Iran, Ini Alasannya

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mencontohkan sikap John McCain ketika mengoreksi pernyataan salah satu pendukungnya yang mencap Barrack Obama—kompetitor McCain di Pilpres AS 2008)—sebagai bukan orang Amerika.

“Sikap McCain jelas, Obama orang Amerika yang baik dan kompetitor. Saya dalam mencintai Amerika. Kita bisa bersaing dan tetap saling menghormati kompetitor,” kata Mardani menirukan ucapan McCain.

Sementara, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Verry Surya Hendrawan menuturkan, usulan Rachland soal pembubaran koalisi karena dianggap mengawetkan permusuhan sangat tidak relevan dan mengada-ada. Dia menilai justru Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang mengusung Jokowi-Ma'ruf perlu diteruskan.

“KIK terbentuk dengan tujuan, yaitu menyatukan sinergi untuk membangun bangsa dan negara dengan mendukung Pak Jokowi menjadi Presiden di periode Kedua 2019-2024. Artinya, lima tahun ke depan KIK perlu terus berperan ‘mengawal’ pemerintah dalam menyelesaikan program-program yang ditawarkan dalam masa kampanye,” ujar Verry.

Dia mengeklaim, semangat TKN Jokowi-Ma'ruf selama ini adalah selalu berkampanye dengan mengedepankan narasi positif tanpa narasi negatif dan hoaks. TKN, menurut dia, juga mengedepankan program kerja serta rekam jejak pencapaian calon presiden dan calon wakil presiden.

“Ini positif untuk demokrasi kita, karena semangat ini akan terus dikedepankan dan ditularkan ke semua pihak. Kami selalu memandang bahwa pilpres adalah proses kontestasi yang harus dimenangkan hanya dengan cara-cara yang berkeadaban, sesuai koridor hukum dan konstitusi, karena persatuan Indonesia adalah lebih utama. Ini juga positif untuk demokrasi kita,” kata dia.

Verry menuturkan, keberadaan TKN maupun KIK tidak memiliki potensi untuk mengawetkan permusuhan pasca-Pilpres 2019. “Karena sebaliknya, kami hadir justru untuk menguatkan demokrasi di negara tercinta ini, dan akar rumput kita semakin dewasa dalam berdemokrasi dan menyikapi semua hal diatas,” ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik dalam cuitan di akun Twitter pribadinya meminta capres nomor urut 01 Joko Widodo dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk membubarkan koalisi partai politik pendukung masing-masing.

Alasan Rachland menyampaikan hal tersebut dilatarbelakangi tensi politik yang tinggi di masyarakat pascapelaksanaan Pilpres 2019. “Sekali lagi, Pak @jokowi dan Pak @prabowo, bertindaklah benar. Dalam situasi ini, perhatian utama perlu diberikan pada upaya menurunkan tensi politik darah tinggi di akar rumput,” cuit Rachland, Minggu (9/6/2019).

Editor: Ahmad Islamy Jamil