Densus 88 Siap Turun ke Papua Usai KKB Dilabeli Teroris

JAKARTA, iNews.id - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri dipastikan dilibatkan atau turun ke Papua untuk memberangus Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Hal itu usai KBB resmi masuk kategori teroris oleh Pemerintah Indonesia. 

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan menjelaskan, meskipun sudah dipastikan terlibat, namun personel Detasemen berlambang burung hantu itu menunggu perintah dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk turun ke Tanah Cenderawasih itu.

Baca Juga

Tanggapi Strategi Keamanan Trump, China Siap Pertahankan Kedaulatan atas Taiwan

"Tentunya densus 88 akan siap membantu satuan tugas operasi Nemangkawi yang saat ini sudah bertugas di dalam rangka memburu KKB di Papua. Saat ini, masih menunggu perintah dari Kapolri," kata Ramadhan di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Jumat (30/4/2021).

Menurut Ramadhan, Densus 88 dibentuk oleh Polri memang memiliki tugas dan wewenang khusus dalam menangani dan menanggulangi aksi teror di Indonesia. 

Baca Juga

Gubernur Ridwan Kamil Kukuhkan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat

Sehingga, ketika KKB ditetapkan sebagai daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT), maka Densus 88 akan dilibatkan dalam hal tersebut. 

"Kami sampaikan bahwa densus 88 antiteror Polri itu diciptakan sebagai satsus kontra terorisme yg tentunya memiliki kemampuan untuk mengumpas setiap aktifitas terorisme di tanah air," ujar Ramadhan.

Ramadhan menuturkan, keterlibatan Densus 88 dalam mengejar kelompok terorisme sudah ada sebelumnya di beberapa wilayah Indonesia. 

"Densus 88 dilibatkan di dalam membantu satgas operasi Tinombala maupun satgas operasi Madago Raya. Nantinya, tentunya ketika perintah dari Kapolri karena Densus ini langsung di bawah Kapolri, tentunya Densus 88 akan melaksanakam perintah setekh mendapatkan perintah dari Kapolri," papar Ramadhan. 

Pemerintah meminta TNI dan Polri untuk menindak KKB Papua yang semakin meresahkan. Hal itu mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme.

Editor: Faieq Hidayat