Deputi Hukum TPN: Dugaan Kecurangan Tumbuhkan Persepsi Manipulasi Suara di Tengah Masyarakat

JAKARTA, iNews.id – Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis melihat adanya jumlah pelanggaran atau kecurangan yang terjadi, jumlahnya banyak sekali dan sangat masif. Dia mengingatkan kepada semua pihak, bukan hanya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk betul-betul menjaga Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 agar tidak cacat.

“TPN mengumpulkan data kecurangan melalui hotline, media, LSM, civil society, partai politik pendukung, dan dari Bawaslu sendiri sudah ada 400 laporan yang diteliti,” ujarnya saat Media Discussion TPN Ganjar-Mahfud dengan tema 'Dugaan Mobilisasi dan Ketidaknetralan Aparat di Pemilu 2024' di Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Kemhan Rusia Tuding Ukraina Kehilangan Hampir 500.000 pada 2025

Bahkan, ada sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki aplikasi peta pelanggaran atau kecurangan di 31 provinsi dan sudah mengumpulkan setidaknya 40.000 kasus.

Akibat masifnya pelanggaran yang terjadi di banyak tempat, baik itu politisasi bansos, intervensi kekuasaan, kriminalisasi bagi masyarakat yang kritis, ini semua menurut Todung menciptakan persepsi adanya kemungkinan pemilu berjalan tidak jujur dan adil.

TPN Pertimbangkan Gugat Pencawapresan Gibran ke PTUN Buntut Ketua KPU-Hakim MK Langgar Etik

“Ada kemungkinan penggelembungan suara, ada kemungkinan manipulasi suara. Nah ini yang tidak kami inginkan, dan kami mengingatkan kepada Bawaslu untuk bersikap tegas, tidak ambigu, serta profesional,” ujarnya.

Todung mengingatkan jangan sampai Ketua Bawaslu diadukan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) hingga terjadi seperti yang dialami KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Seperti diketahui, DKPP dalam putusannya menyatakan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan anggota komisioner KPU melanggar etik karena meloloskan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dan mengikuti tahapan Pemilu. Dimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023 terkait batasan usia minimal calon presiden dan wakil presiden, belum diadopsi ke dalam Peraturan KPU.

“Dengan begitu persepsi yang timbul dan tumbuh di masyarakat sulit untuk disalahkan, jika melihat masifnya pelanggaran dan kecurangan yang terjadi,” katanya.

Untuk itu, TPN Ganjar-Mahfud, lanjut Todung, mengajak bersama-sama untuk menjaga pelaksanaan Pemilu 2024. Menurutnya, pelaksanaan ini tidak hanya diuji oleh sejarah, tapi juga oleh rakyat dan diuji oleh masyarakat internasional.

“Apakah kita bisa melaksanakan pemilu yang sesuai dengan hukum dan sesuai dengan etika,” paparnya.

Todung menyebut pemilu tidak sebatas soal output, hasil akhir, bukan soal perolehan suara dan perbedaan suara, tapi juga menyangkut soal proses. Proses menurutnya, sama pentingnya dengan hasil akhir.

“Kalau pemilu itu dilahirkan dari proses yang cacat, nepotisme, abuse of power, apakah hasilnya legitimate atau tidak, makanya pelanggaran atau kecurangan yang masif ini perlu diwaspadai agar pemilu tidak cacat,” tuturnya.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq