Destry Damayanti Diusulkan Jadi Gubernur BI, Bos LPS: Paket Lengkap
JAKARTA, iNews.id -Destry Damayanti diusulkan Presiden Prabowo Subianto menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI). Merespons hal itu, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menilai Destry memiliki rekam jejak lengkap untuk memimpin BI.
"Alhamdulillah, saya bersyukur pengajuan ini segera disampaikan karena Ibu Destry memiliki latar belakang paket lengkap sebagai alumni LPS, pernah di Kementerian Keuangan, dan juga sudah lama berkarier di Bank Indonesia," ujar Anggito Abimanyu saat ditemui di kantor BPS, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Menurut Anggito, pengalaman Destry di sejumlah lembaga keuangan dan pemerintahan dapat memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Sinergi tersebut mencakup BI, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan LPS.
Saat ini, usulan nama Destry sebagai calon tunggal Gubernur BI sudah masuk ke DPR RI untuk menjalani tahapan pembahasan. LPS berharap proses administratif hingga uji kelayakan dapat berjalan lancar sebelum penetapan gubernur definitif.
Anggito juga menyoroti peran Gubernur BI dalam koordinasi di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Menurut dia, kebijakan yang dirumuskan dalam forum tersebut perlu menyesuaikan kondisi ekonomi dan perkembangan sektor keuangan.
"Terkait koordinasi Ibu Destry di KSSK tentu itu ranah diskusi yang dinamis karena kebijakan tidak bisa one size fits all atau kaku, melainkan harus disesuaikan dengan perkembangan situasi," ucap Anggito.
Sebelumnya, pemerintah telah mengirim Surat Presiden (Surpres) terkait calon Gubernur BI pengganti Perry Warjiyo kepada DPR RI. Pemerintah mengajukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan pengiriman Surpres tersebut dilakukan bersamaan dengan dua Surpres lainnya, yakni terkait calon Komisaris OJK dan calon duta besar RI untuk negara sahabat.
"Yang pertama adalah Supres mengenai calon definitif Gubernur Bank Indonesia beserta dengan calon pengganti untuk Deputi Senior dan calon pengganti untuk Deputi Gubernur karena jumlahnya kan berkurang satu. Yang kedua adalah Surpres komisaris OJK. Yang ketiga adalah Surpres calon-calon duta besar untuk negara-negara," ucap Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/8/2026).
Editor: Puti Aini Yasmin