Di Markas PBB, Menlu Sugiono Teken Deklarasi Pelindungan Personel Kemanusiaan
JAKARTA, iNews.id - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menghadiri Deklarasi Global Pelindungan Personel Kemanusiaan di Markas Besar PBB, New York, Minggu (21/9/2025). Forum ini bagian dari rangkaian High Level Week (HLW) Sidang ke-80 Majelis Umum PBB.
Deklarasi ini digagas oleh Ministerial Group for the Protection of Humanitarian Personnel yang terdiri atas sembilan negara: Australia, Brasil, Kolombia, Indonesia, Jepang, Yordania, Sierra Leone, Swiss dan Inggris. Sebanyak 104 negara, termasuk Indonesia, turut mendukung deklarasi tersebut.
Dalam pidatonya, Menlu Sugiono menegaskan pentingnya tanggung jawab atas serangan terhadap personel kemanusiaan di wilayah konflik.
“Kita perlu memastikan tidak ada impunitas dan standar ganda dalam menuntut pertanggungjawaban atas gugurnya para personel kemanusiaan, khususnya di Gaza. Mereka adalah pahlawan kemanusiaan yang tidak boleh dilupakan,” kata Sugiono.
Deklarasi ini menekankan empat langkah praktis, yakni kepatuhan pada hukum humaniter internasional, fasilitas akses kemanusiaan, penyelarasan upaya pelindungan di tingkat internasional, nasional, dan lokal, serta akuntabilitas atas pelanggaran terhadap personel kemanusiaan.
Deklarasi juga ditujukan untuk melindungi warga negara Indonesia yang bekerja maupun menjadi relawan di badan-badan PBB dan organisasi kemanusiaan lain di Gaza, Sudan, serta wilayah konflik lainnya.
“Para personel kemanusiaan tidak boleh menjadi target. Tanggung jawab kita tidak berhenti pada tanda tangan deklarasi, melainkan pada implementasi nyata. Indonesia siap berkontribusi dan mengajak dunia untuk bersama-sama menghentikan impunitas,” kata Menlu.
Menlu Sugiono lalu menandatangani dokumen deklarasi bersama Menteri Luar Negeri dan pejabat lainnya dari negara pendukung deklarasi. Dokumen ini akan ditempatkan di The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) dan terbuka untuk ditandatangani oleh seluruh negara anggota PBB.
Implementasi deklarasi selanjutnya akan dipimpin oleh Group of Friends on the Protection of Humanitarian Personnel yang berbasis di Jenewa.
Editor: Reza Fajri