Dialog dengan Rektor Perguruan Tinggi se-Indonesia, Mahfud MD: Pemerintah Tidak Alergi Kritik

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berdialog dengan para rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) secara virtual, Kamis (5/8/2021). Dialog tersebut dalam rangka menjaga kondusifitas politik, hukum dan keamanan selama masa pandemi Covid-19.

Mendikbudristek Nadiem Makarim ikut serta dalam dialog itu. Dialog juga diikuti para pimpinan perguruan tinggi dari 820 kampus negeri maupun swasta. Salah satu masalah yang mengemuka dalam dialog tersebut, yakni tentang ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat di era pandemi. 

Baca Juga

Lawan Ancaman Rudal Rusia, Jerman Kerahkan Sistem Misil Canggih Arrow Israel

“Perlu ada kepastian, kaitan dengan kemerdekaan berbicara dan kebebasan mimbar, apakah nanti karena sedikit vokal, karena kondisi pandemi orang-orang sedang sensitif, nanti persoalannya berhadapan dengan aparat. Sehingga orang takut untuk menyampaikan kritik dan pendapat," ujar Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Ahmad Amarullah. 

Pada kesempatan itu Mahfud MD menyampaikan, masukan dan kritik merupakan salah satu dasar dalam mengambil kebijakan untuk memperjuangkan kepentingan publik. Pemerintah, kata dia tidak alergi terhadap kritik. 

Baca Juga

Mahfud MD Imbau di Masa Pandemi Pemberitaan Media Lebih Memotivasi Masyarakat 

“Kita tidak menolak kritik sama sekali, jika tidak ada kritik, maka kita sulit mengambil kebijakan mengatasnamakan kepentingan publik," katanya.

Dia senang jika ke kampus dan berdialog dengan mahasiswa yang kritis. Pimpinan perguruan tinggi diminta memfasilitasi mereka yang kritis sekaligus difasilitasi untuk berpikir rasional dan bertanggung jawab.

"Kita tidak pernah menganggap mahasiswa yang kritis itu musuh pemerintah, kita juga waktunya terbatas untuk ngurus negara yang akan meneruskan kita anak-anak yang kritis ini. Sama sekali kita tidak boleh membungkam sikap kritis mahasiswa, dosen dan lain sebagainya, tapi diarahkan untuk bertanggung jawab," ucapnya.

Selain itu dia bersama Nadiem Makarim mengapresiasi berbagai upaya yang sudah dilakukan para pimpinan perguruan tinggi dalam menyukseskan program Merdeka Belajar, maupun upaya-upaya yang terkait kepatuhan protokol kesehatan.

Sementara itu Rektor Universitas Andalas, Yuliandri menuturkan, tantangan utama perguruan tinggi di masa pandemi, yakni peran perguruan tinggi dalam mendukung kondusifitas, terutama aspek politik, hukum dan keamanan.

"Memang tanpa kita sadari hambatan utama adalah soal komunikasi yang belum terbangun dengan baik, misalnya antara perguruan tinggi dengan mahasiswa," katanya.

Kemudian, Rektor Universitas Diponegoro, Yos Johan Utama mengatakan, banyak hal yang sudah dilakukan oleh kampus-kampus. Forum dialog yang diselenggaran Kemenko Polhukam ini dinilai sangat bermanfaat untuk saling berbagi informasia antar pimpinan kampus, sekaligus menyampaikan masukan untuk pemerintah. 

"Kita sangat jarang bertemu seperti ini, padahal sangat dibutuhkan. Karena itu, terima kasih kepada Menko Polhukam, mungkin beliau karena orang perguruan tinggi jadi paham betul. Kita dipertemukan disini, bersama-sama kita akan bisa menyelesaikan persoalan, termasuk Covid-19 ini” katanya. 

Rektor Universitas Hasanudin Makassar (Unhas) Dwia Aries Tina Pulubuhu. Menurutnya, kampus-kampus melalui satgasnya beraksi secara nyata dalam menanganan Covid-19. 

"Satgas covid Universitas Hasanudin dan universitas lain beraksi secara nyata ikut membantu, bukan hanya civitas akademika dan alumni, tapi juga pada masyarakat luas, seperti membantu rumah sakit bahkan menggalang dana," ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi