Dino Patti Djalal: Prabowo Realistis, Dewan Perdamaian Satu-satunya Opsi Hentikan Perang Gaza

JAKARTA, iNews.id - Sejumlah mantan menteri luar negeri (menlu) dan wakli menteri luar negeri (wamenlu) bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Dalam pertemuan itu, mereka mendengarkan penjelasan Prabowo terkait arah kebijakan luar negeri, khususnya terkait keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Mantan Wamenlu Dino Patti Djalal yang ikut dalam pertemuan itu menilai Prabowo memiliki pendekatan yang realistis. Dia memandang Dewan Perdamaian merupakan satu-satunya opsi untuk menghentikan perang di Gaza, Palestina.

Baca Juga

Siapa Mojtaba Khamenei? Penerus Ayahnya yang Sangat Ditakuti AS dan Israel

“Kesan saya adalah beliau, Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis mengenai ini. Realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace, tidak ada opsi lain,” ujar Dino usai pertemuan, Rabu (4/2/2026).

Dia juga menegaskan Dewan Perdamaian Gaza bukanlah solusi instan, melainkan upaya yang sarat dengan risiko dan ketidakpastian. Namun demikian, dia memandang Prabowo memahami secara utuh potensi tantangan tersebut, termasuk risiko geopolitik yang melibatkan berbagai aktor internasional.

Baca Juga

Prabowo Sampaikan Strategi RI Bela Palestina lewat Dewan Perdamaian Bentukan Trump

“Tapi intinya ini adalah suatu eksperimen dan bukan obat yang ampuh, yang bisa menyembuhkan penyakit, segala penyakit, dan saya melihat beliau realistis mengenai hal ini,” kata Dino.

Dia juga menyoroti penekanan Prabowo terkait pentingnya menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam sebagai faktor penyeimbang dalam proses tersebut. 

Baca Juga

MUI Sebut Prabowo Janji Keluar dari Dewan Perdamaian Bentukan Trump, asal...

Baca Juga

MUI Dukung RI Gabung Dewan Perdamaian Gaza usai Bertemu Prabowo 

Lebih lanjut, Dino mengapresiasi sikap kehati-hatian Prabowo yang tetap berpegang pada prinsip dan kepentingan Indonesia, termasuk kesiapan menarik diri apabila kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar bangsa.

“Yang saya paling suka dan ini align juga dengan posisi Foreign Policy Community of Indonesia adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati, dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip kita dan kepentingan kita,” tutur dia.

Baca Juga

DPR Buka Suara usai RI Gabung Dewan Perdamaian Bentukan Trump

Sementara itu, mantan Menlu Hassan Wirajuda menyoroti pentingnya proses konsultasi yang telah dilalui Indonesia sebelum memutuskan bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza. Dia menyampaikan keputusan tersebut diambil setelah melalui dialog intensif dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam.

“Jadi kita ikut serta dalam Board of Peace ini setelah melalui dua rangkaian konsultasi di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam atau negara Islam,” ujar Hassan.

Dia menjelaskan delapan negara tersebut dapat berperan sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan dalam Dewan Perdamaian Gaza, sekaligus menjaga agar proses yang berjalan tetap sejalan dengan tujuan kemanusiaan. 

Hassan juga menekankan proses penyelesaian konflik tidak selalu harus berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seraya mencontohkan berbagai praktik diplomasi internasional di masa lalu.

“Dengan kata lain, kita tidak perlu apriori. Ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif. Sepanjang itu menghasilkan tentunya,” ujarnya.

Hassan pun menilai pertemuan dengan Prabowo memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai Dewan Perdamaian Gaza, termasuk ruang kedaulatan Indonesia dalam menentukan keberlanjutan keterlibatan di dalamnya. 

“Kita juga punya kedaulatan untuk memutuskan apakah kita akan terus lanjut atau tidak, tergantung kepada bagaimana proses ini nanti berjalannya sesuai dengan niatan kita yang sesungguhnya yaitu membantu rakyat Palestina,” kata Hassan.

Editor: Rizky Agustian