Diperiksa KPK, Menteri ESDM Dicecar soal RUPTL dan Tarif PLTU Riau-1

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan hari ini. Pada pemeriksaan kali ini penyidik KPK mendalami pengesahan RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik juga mendalami keterangan Jonan terkait tarif dan pengetahuan terkait proyek PLTU Riau-1.

Pernah Kirim Drone ke Korea Utara, Mantan Presiden Korea Selatan Ini Didakwa Menguntungkan Musuh

"Tadi pagi fokus pemeriksaan terhadap saksi untuk tersangka SFB (Sofyan Basir). Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait pengesahan RUPTL, tarif dan pengetahuan terkait proyek PLTU," katanya melalui pesan singkat, Jumat (31/5/2019).

Dia menambahkan, Jonan juga diperiksa terkait pengetahuannya soal pertemuan antara mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dengan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo. "Selain itu, diklarifikasi juga informasi pertemuan saksi (Ignasius Jonan) dengan Eni dan Kotjo," ujarnya.

Di Luar Negeri, Menteri ESDM Ignasius Jonan Kembali Tak Penuhi Panggilan KPK

Tidak berhenti sampai dengan pemeriksaan untuk Sofyan Basir, kata Febri, Jonan juga lanjut diperiksa untuk tersangka gratifikasi yakni Samin Tan. "Siang ini, penyidik fokus pada pemeriksaan saksi untuk tersangka SMT (Samin Tan)," ucapnya.

Dalam perkara ini KPK menetapkan Sofyan Basir sebagai tersangka pada kasus PLTU Riau-1. KPK menduga Sofyan Basir telah membantu mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan dalam memuluskan langkah pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo untuk mendapatkan proyek PLTU Riau-1.

Kasus PLTU Riau-1, KPK Periksa Menteri ESDM Jonan dan Dirut Pertamina Nicke

KPK juga menduga pada 2016, Sofyan menunjuk Kotjo untuk mengerjakan mega proyek listrik itu. Padahal Peraturan Presiden (PP) Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN (Persero) menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK), belum terbit.

Atas perbuatan itu Sofyan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor: Djibril Muhammad