Diprotes karena Banyak Kabulkan Kasasi Kasus Korupsi, MA: Kritik Tak Harus Dijawab

Wildan Catra Mulia ยท Selasa, 17 Desember 2019 - 18:20 WIB
Diprotes karena Banyak Kabulkan Kasasi Kasus Korupsi, MA: Kritik Tak Harus Dijawab

Ilustrasi kasus korupsi. (Foto: Okezone)

JAKARTA, iNews.idMahkamah Agung (MA) belakangan ini mengeluarkan putusan kasasi ataupun peninjauan kembali (PK) yang meringankan hukuman atau membebaskan terdakwa kasus korupsi. Sikap hukum tersebut menuai kritik pedas dari berbagai kalangan masyarakat, terutamanya para pegiat antikorupsi.

Beberapa terdakwa kasus korupsi yang dikabulkan kasasinya oleh Mahkamah Agung antara lain Idrus Marham, Syafruddin Temenggung, dan Frederick ST Siahaan. Menanggapi kritik terhadap lembaganya, Kepala Biro Humas MA, Abdullah mengatakan, semua itu akan dijadikan bahan pertimbangan pihaknya untuk menjadikan MA sebagai lembaga peradilan yang memiliki integritas tinggi.

“Sejak awal saya katakan, semua kritik yang konstruktif akan dijadikan pertimbangan MA untuk memberi kebijakan. Jadi jangan berhenti untuk kritik ya,” katanya di Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Saat diminta menjawab kritik yang muncul itu, Abdullah hanya menyebut masukan dan kritik dari masyarakat tak perlu dijawab, melainkan harus diterima dan langsung melakukan pembenahan untuk lebih baik. “Kritik enggak harus dijawab. Kritik ditampung dan diolah, jadi kebijakan. MA membenahi seluruh peradilan supaya bebas dari korupsi. Anda senang enggak, kalau seluruh pengadilan bebas dari korupsi?” dalihnya.

Sebelumnya, majelis kasasi Mahkamah Agung memotong hukuman mantan Menteri Sosial, Idrus Marham, menjadi tinggal 2 tahun penjara. Tadinya, Idrus dihukum 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1.

Selain itu, MA juga memutus bebas terdakwa kasus dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Syafruddin Arsyad Temenggung, pada Juli lalu. Padahal, Pengadilan Tinggi Jakarta sebelumnya memperberat hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat terhadap mantan kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu, yakni dari 13 menjadi 15 tahun penjara.

Tak cukup sampai di situ, MA juga memutus bebas Frederick ST Siahaan dalam kasus korupsi di Pertamina. Sebelumnya, mantan direktur keuangan Pertamina itu divonis 8 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di tingkat banding.

Editor : Ahmad Islamy Jamil