Direktur Jak TV Jadi Tersangka Kejagung, Ini Respons Dewan Pers

JAKARTA, iNews.id - Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu merespons terkait Direktur Pemberitaan Jak TV Tian Bahtiar yang ditetapkan sebagai tersangka kasus perintangan penyidikan. Dewan Pers menghormati proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Ninik mengatakan, Dewan Pers juga tidak akan ikut campur dalam ranah hukum tersebut.

Baca Juga

Kamboja: Jet Tempur F-16 Thailand Jatuhkan 40 Bom saat Negosiasi Berlangsung!

"Kalau memang ada bukti-bukti yang cukup bahwa kasus tersebut terkait dengan tindak pidana, maka ini adalah kewenangan penuh dari Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti prosesnya," kata Ninik di Kejagung, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

"Dewan Pers tentu tidak ingin menjadi lembaga yang cawe-cawe terhadap proses hukum," sambungnya.

Baca Juga

Direktur Jak TV Buka Suara usai Diduga Terima Uang Rp478 Juta dan jadi Tersangka Perintangan

Dewan Pers dan Kejagung sepakat untuk saling menghormati kewenangan yang dijalankan masing-masing lembaga. Dia mengingatkan, Dewan Pers punya kewenangan menangani kasus-kasus etik insan pers.

Dewan Pers berwenang menilai apakah suatu karya disebut sebagai produk jurnalistik atau tidak.

"Di kode etik jurnalistik di pasal 6 khususnya, memang mengatur soal perilaku-perilaku dari para pekerja pers, jurnalis, kalau ada indikasi tindakan-tindakan yang berupa suap atau penyalahgunaan profesinya, ada pengaturan di dalam kode etik dan itu masuk ranah wilayah etik di pasal 6 dan pasal 8," katanya.

Sebelumnya, tersangka kasus suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekaligus Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar diduga menerima uang sebesar Rp478.500.000. Hal ini diungkapkan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar.

Menurut Qohar, Tian diberi pesan untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan Kejaksaan terkait penanganan perkara a quo, baik ketika di penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. 

Tersangka mempublikasikannya di media sosial, media online, dan Jak TV sehingga Kejaksaan dinilai negatif dan telah merugikan hak-hak para terdakwa atau tersangka.

Editor: Reza Fajri