Dirut BPJS Debat dengan Anggota DPR soal Data PBI: Kalau Bapak Bisa Kerja, Saya Gaji!

JAKARTA, iNews.id - Perdebatan sempat terjadi antara Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dengan anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin saat rapat kerja (raker) pada Rabu (11/2/2026) lalu. Ghufron siap menggaji Zainul bila bisa merapikan data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dalam waktu singkat.

Momen itu bermula kala Zainul menilai BPJS Kesehatan kurang proaktif dalam mengantisipasi dampak penonaktifan peserta yang merupakan pasien penyakit berat. Salah satunya, tak bisa memilah data pasien pengidap sakit kronis yang dinonaktifkan.

Baca Juga

Komandan Skuadron Yunani Ditangkap karena Bocorkan Rencana Rahasia NATO kepada China

"Maksud saya gini Bro, ketika Bapak terima itu kan Bapak punya data kan, pasien JKN atau BPJS itu yang masuk kategori penyakit-penyakit berat itu disampaikan Kemensos atau Kemenkes, bahwa ini jangan dinonaktifkan," ujar Zainul kepada Ghufron, dikutip Jumat (13/2/2026).

Merespons itu, Ghufron menyampaikan pihaknya tak mengetahui data yang disetor oleh Kemensos. Dia berkata, Kemensos hanya menyerahkan data 11 juta peserta PBI JK yang dinonaktifkan.

Baca Juga

DPR Semprot Menkes Budi Gunadi soal BPJS: Wajar Rakyat Marah, Data Tak Sinkron!

Apalagi, kata dia, Kemensos baru menyerahkan data tersebut pada 27 Januari 2026 lalu, atau kurang dari seminggu kebijakan penonaktifan PBI JK diberlakukan pada 1 Februari 2026.

Lantas, legislator dari Fraksi PKB ini menyelak dan mempertanyakan tim IT BPJS Kesehatan. 

Baca Juga

RS Tak Boleh Tolak Pasien PBI BPJS Nonaktif, Menkes: Nanti Kita Tegur Langsung

Baca Juga

Ratusan Mahasiswa BEM se-Jatim Geruduk DPRD, Desak Reaktivasi 11 Juta Penerima PBI BPJS

"Kan Bapak kroscek kan? Dari data yang baru ini, ternyata ada yang enggak keangkut, kan mestinya begitu dibandingkan data yang lama," ucap Zainul.

Kemudian, Ghufron memberi respons panas. Dia menegaskan kembali data peserta PBI JK nonaktif diserahkan oleh Kemensos hanya beberapa hari sebelum kebijakan diberlakukan. 

Baca Juga

87% Dana BPJS Kesehatan Habis untuk Penyakit Kronis, Cek Kesehatan Gratis Jadi Rem!

Bahkan, dia menyatakan siap menggaji Zainul bila bisa memilah data tersebut dalam waktu singkat.

"Sebentar, kapan mau kerjanya, seluruh Indonesia lho ini (data peserta PBI JK nonaktif) 1 Februari langsung berlaku. Jadi berapa hari? Kalau Bapak bisa kerja seperti itu, saya gaji lho Bapak, benar," ujar Ghufron.

"Bukan, bukan lho, kan Bapak sudah andalkan tim IT Bapak, punya teknologi, punya database, kan tinggal di ini saja. Bapak terima data dari Kemenkes, dibandingkan dengan data existing sebelumnya, kan kelihatan Pak, mana yang keangkut mana yang enggak keangkut di dalam PBI," kata Zainul.

Editor: Rizky Agustian