Dirut BPJS Kesehatan Ungkap Kerugian Fraud Turun Jadi Rp6 Triliun

JAKARTA, iNews.id - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Prihati Pujowaskito menyatakan, kerugian akibat fraud di sektor kesehatan terus mengalami penurunan. Menurutnya, nilai kerugian akibat fraud kini diperkirakan sekitar Rp6 triliun.

Awalnya, ia menyatakan BPJS mengelola uang iuran mencapai Rp190 triliun per tahun. Menurutnya, jumlah dana besar itu perlu dikelola dengan baik.

MNC Bank Dukung Program JKN lewat Kemitraan CSR BPJS Kesehatan

"Ini perlu suatu tata kelola dan integritas yang tinggi, yang BPJS bertanggung jawab untuk memanfaatkan satu rupiah pengumpulan dana ini untuk sebesar-besarnya keperluan pembiayaan pelayanan kesehatan kepada seluruh peserta JKN," kata Prihati usai audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih pada Rabu (8/7/2026).

Ia mengungkapkan, jumlah peserta JKN saat ini mencapai 286 juta yang setara dengan hampir 98 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Menurutnya, perlu kerja sama dengan KPK untuk melakukan pengawasan.

Mengejutkan! 1 Juta Lebih Peserta BPJS Kesehatan Terdiagnosis Hipertensi

"Dengan KPK, kita sudah lama ber-MoU dan dalam MoU itu berakhir di bulan Maret 2026, sehingga ada urgensi untuk segera melanjutkan MoU itu, sehingga kami hadir pada hari ini tentunya untuk memperpanjang itu," ujarnya.

MoU tersebut memuat kerja sama terkait edukasi, sosialisasi, pencegahan, dan penindakan fraud di lingkungan ekosistem pembiayaan pelayanan kesehatan oleh BPJS. Nantinya juga akan membuat Corruption Risk Assessment (CRA), Penyuluhan Antikorupsi (Paksi), hingga penerapan Whistleblowing System (WBS).

BPJS Kesehatan Buka Loker untuk Lulusan D3, Ini Syarat dan Cara Daftarnya!

"Beberapa hal itu yang akan dilakukan sehingga ini bisa menambah integritas BPJS Kesehatan untuk mempertanggungjawabkan satu rupiah pun untuk kepentingan pembiayaan kesehatan," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, sempat disinggung temuan KPK pada 2024 lalu terkait fraud di bidang kesehatan yang mencapai Rp20 triliun. Prihati menyatakan, jumlahnya terus mengalami penurunan.

Pihaknya pun berkomitmen akan berupaya menekan fraud dengan terus melakukan perbaikan tata kelola.

"Angkanya sudah nggak seperti itu ya, turun. Barangkali mungkin sekitar Rp6 triliun, sudah nggak, nggak sebesar itu ya," ucapnya.

"Tetapi sekali lagi, semua pihak yang terkait dengan pembiayaan pelayanan kesehatan di sistem asuransi BPJS ini akan sama-sama berkomitmen mengurangi atau mencegah fraud. Kita diperiksa berlapis-lapis ya oleh audit internal, oleh BPK, oleh KPK, untuk bila ada indikasi fraud, ya semua harus mengembalikan uang-uang itu, ya. Saya rasa itu," sambungnya.

Editor: Puti Aini Yasmin