Diskusi Bareng Gen Z, Ahok Dorong Transparansi Anggaran dan Pengawasan Harta Pejabat

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mendorong transparansi anggaran melalui pemanfaatan teknologi untuk mencegah kebocoran uang negara. Dia juga mengajak generasi muda untuk menaruh perhatian pada pengelolaan anggaran dan kebijakan publik.

Ahok mencontohkan pengalamannya menerapkan keterbukaan anggaran saat memimpin Jakarta. Menurutnya, penggunaan teknologi memungkinkan masyarakat mengakses informasi belanja pemerintah, termasuk untuk kebutuhan sehari-hari.

"Saya di DKI berani buka semua. Sampai beli air minum kemasan Anda bisa baca di dalam website," ucap Ahok saat menjadi narasumber dalam dialog antargenerasi yang digelar DPP PDIP bersama Millennium Public Pulse 28, Rabu (28/10/2026). 

Berangkat dari pengalaman tersebut, Ahok mendorong penggunaan sistem anggaran berbasis teknologi agar pengelolaan uang negara dapat diawasi lebih terbuka. 

Dia juga menilai publik perlu menyuarakan pentingnya aturan mengenai pembuktian terbalik atas harta pejabat, sehingga kekayaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan bisa ditindak sesuai ketentuan hukum.

Selain transparansi anggaran, Ahok menyoroti pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah. Dia berpandangan daerah penghasil semestinya memperoleh bagian yang lebih besar dari kekayaan alam yang dihasilkan wilayahnya.

"Kalau produksi emas 1.000 ton, 200 ton adalah milik daerah. Tinggal pusat dapat 20 persen sebagai management cost," kata dia.

Ahok menegaskan jabatan publik seharusnya dipandang sebagai tanggung jawab untuk mengelola kepentingan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial, bukan sekadar sarana memperoleh kekuasaan.

"Jadi kita harus jadi pejabat adalah administrator untuk mewujudkan keadilan sosial," tuturnya.

Sementara itu, narasumber lain, Gustika Jusuf Hatta, menyoroti penentuan prioritas anggaran pemerintah. Dia menyebut minat baca Generasi Z justru meningkat berdasarkan sejumlah riset, tetapi anggaran perpustakaan mengalami pemotongan.

Menurut Gustika, persoalan tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan data belum tentu diikuti pemanfaatannya dalam proses pengambilan kebijakan. Padahal, data yang dikumpulkan seharusnya menjadi salah satu dasar dalam menentukan prioritas anggaran.

“Banyak data yang dikumpulkan dengan banyak tenaga yang selalu disodorkan ke pembuat kebijakan tapi selalu kayanya nggak pernah dilihat," katanya.

Editor: Aditya Pratama