Ditemui Pimpinan MRP, Mahfud MD Sampaikan Arahan Jokowi tentang Penyelesaian Papua 

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bertemu dengan pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (11/6/2021) sore. Pertemuan tersebut membahas seputar persoalan di tanah Papua. 

Mahfud MD mengatakan, dalam pertemuan itu juga dia sempat menjelaskan kepada MRP mengenai sejumlah kebijakan pemerintah pusat di Bumi Cendrawasih.

Baca Juga

AS Akan Beli Greenland, Setiap Warganya Diimingi Rp1,6 Miliar

“Kami saling menjelaskan dan bertukar pikiran dan saya menjelaskan kebijakan pemerintah pusat di Papua, di mana mereka memahami apa yang sudah dan akan dilakukan. Semua sesuai koridor konstitusi dan dengan pendekatan kesejahteraan,” ujar Mahfud di Jakarta, Sabtu (12/6/2021).

Baca Juga

Mahfud MD Tuding Pemerintahan SBY Obral Tanah ke Asing, Demokrat Meradang

Menurutnya, MRP merupakan wadah yang disediakan undang-undang untuk orang asli Papua menyuarakan persoalannya. Dia menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada dasarnya tidak ingin persoalan di Papua diselesaikan dengan kokangan senjata.

Penegakan hukum yang dilakukan petugas kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dinilai ditujukan untuk memperlancar dialog dengan warga Papua. "Prinsipnya sesuai arahan Presiden, menyelesaikan persoalan di Papua jangan dengan senjata dan letusan tapi dengan dialog demi kesejahteraan," ucapnya.

Sementara itu, Ketua MRP Timotius Murib menjelaskan, kedatangannya bertemu Mahfud MD mengkomunikasikan berbagai persoalan di tanah Papua. Terutama, kata dia dalam menyikapi proses perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang sedang bergulir di DPR.

Dia menuturkan, MRP ingin menyampaikan aspirasi orang asli Papua ke pemerintah pusat. “Bapak Menko merespons sangat luar biasa aspirasi kami dan diakomodir dengan baik melalui Dirjen Otonomi Daerah yang hadir dalam pertemuan supaya dapat disampaikan ke DPR untuk jadi bahan pertimbangan, sekaligus masukan dan saran dari rakyat Papua," ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi