Djarot: Hak Angket Harus Diterima dengan Baik, Pemerintah Nggak Usah Mikir Bukan-bukan

JAKARTA, iNews.id - Anggota DPR Fraksi PDIP Djarot Syaiful Hidayat menyebut, wacana hak angket mengenai dugaan kecurangan Pemilu 2024 semestinya bisa diterima. Dia meminta pemerintah tidak berpikir negatif mengenai wacana ini.

"Hak angket ini tentunya juga harusnya diterima dengan baik, jadi pemerintah nggak usah khawatir, pemerintah nggak usah memikirkan yang bukan-bukan," kata Djarot, Selasa (5/3/2024).

Baca Juga

Menlu Turki Bertemu Delegasi Hamas, Bahas Situasi Gaza dan Rencana Perdamaian

Menurut Djarot, hak angket bisa memberikan ruang atas keresahan masyarakat selama Pemilu 2024. Hak angket dinilai bisa membuat Pemilu 2024 berjalan baik.

"Dengan cara seperti itu maka rakyat bisa melihat bahwa Pemilu itu berjalan secara baik," kata Djarot.

Baca Juga

Massa Demo di DPR: Hak Angket Yes, Pemilu Curang No!

Selain itu, menurutnya hak angket itu bisa menjadi ruang untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Belum lagi, Pilkada serentak 2024 juga akan digelar pada November mendatang.

"Kalaupun ada kelemahan dan kekurangannya maka itu bisa dijadikan satu bagian untuk menyempurnakan pelaksanaan pilkada bulan November. Kalau pun ada penyimpangan dan kecurangan di situ, mari kita perbaiki terutama dalam kebijakan," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPR mendorong penggunaan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 di sidang paripurna, Selasa (5/3/2024). Di antaranya Fraksi PKS, PKB hingga PDIP.

Anggota DPR Fraksi PDIP Aria Bima meminta agar DPR mengambil sikap merespons situasi Pemilu 2024.

Dia meminta DPR mengoptimalkan pengawasan dengan memanfaatkan fungsi komisi hingga hak interpelasi maupun hak angket. Menurutnya, hal itu harus dilakukan agar keberlangsungan pemilu selanjutnya lebih berkualitas.

"Situasi lapangan elektoral pemilu kemarin, kalangan rohaniawan, budayawan, cendekiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul, pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan," kata Aria.

Editor: Reza Fajri