Dokter Aulia Dipalak Senior Rp40 Juta, DPR: Ini Pidana Kriminal dan Harus Ada Reformasi PPDS

JAKARTA, iNews.id - Hasil investigasi dr. Aulia Risma yang diduga bunuh diri menemukan fakta baru, yaitu dipalak senior sebesar Rp20-40 juta. DPR RI pun mendesak pemerintah untuk segera melakukan reformasi sistem Program Pendidikan Spesialis (PPDS) yang diketahui kental dengan unsur bullying.

"Perundungan di lingkungan pendidikan tidak bisa lagi dianggap sepele. Reformasi sistem pendidikan kedokteran spesialis dan pengawasan yang sangat ketat mutlak dilakukan," ujar Anggota Komisi IX DPR, Arzeti Bilbina, Senin (2/9/24).

6 Negara yang Melarang Anak-anak Menggunakan Media Sosial

Hasil penyelidikan sementara dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pemalakan dokter Aulia terjadi sejak semester pertama dari Juli-November 2022. Arzeti mengatakan, masalah ini sudah masuk ranah pidana.

"Kasus ini harus perhatian khusus karena ini bentuk pemerasan, sudah kriminal dan sangat meresahkan. Harus ada pertanggunjawaban secara pidana. Ini sangat mengkhawatirkan karena perundungan bukan lagi soal fisik dan mental, tapi pemerasan juga,” tuturnya.

Tak Hanya Tukang Palak, Senior Dokter Aulia Risma Pakai Jasa Penulis Lepas untuk Buat Naskah Akademik

Menurut Arzeti, kasus Aulia menjadi tamparan keras bagi sistem pendidikan residensi dokter spesialis. Apalagi perundungan tersebut terjadi di lingkungan profesi yang sangat dihargai oleh banyak masyarakat yaitu dokter.

"Kasus ini harus menjadi momentum bagi semua pihak untuk berbenah. Perundungan di lingkungan pendidikan, apalagi di bidang kedokteran, sangat merusak proses pembentukan karakter dan kualitas profesional calon dokter yang akan melayani masyarakat," jelas Arzeti.

Tragis! Sebelum Meninggal, Dokter Aulia Sempat Dipalak Rp40 Juta per Bulan untuk Kebutuhan Senior

Permintaan uang di luar biaya pendidikan yang sudah ditetapkan dinilai merupakan pelanggaran etika yang serius. Hal ini, kata Arzeti, menunjukan adanya praktik yang tidak sehat dan merugikan banyak peserta didik spesialisasi dokter.

"Permintaan uang yang tidak wajar menunjukkan adanya ketidakadilan dalam akses pendidikan. Tidak semua mahasiswa memiliki kemampuan finansial yang sama, sehingga praktik seperti ini dapat menghambat mahasiswa yang kurang mampu untuk melanjutkan studi," ungkapnya.

Komisi IX DPR yang membidangi urusan kesehatan pun menekankan kepada pemerintah, khususnya Kementerian/Lembaga yang memiliki sekolah atau layanan pendidikan khusus untuk menciptakan sistem pendidikan yang aman, sehat dan berkualitas. Menurutnya hal tersebut dilakukan untuk mencetak lulusan yang berkulitas, di mana untuk bidang kesehatan sendiri diharapkan memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat.

"Lingkungan pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman dan kondusif bagi para mahasiswa dan residen untuk berkembang, bukan menjadi sarang perundungan dan intimidasi yang merusak mental mereka," katanya.

Editor: Faieq Hidayat