Doli Golkar Ungkap Sejumlah Legislator Respons Positif Usulan Pemakzulan Gibran

JAKARTA, iNews.id - Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyebut sejumlah legislator dari berbagai fraksi merespons positif usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden (Wapres). Doli mengaku sejak awal mendorong DPR untuk bersikap dan menggunakan hak konstitusionalnya setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Itu yang saya sampaikan dalam pertemuan-pertemuan dengan teman-teman fraksi yang lain. Jadi kalau standing position saya, kita bicaranya kalau menggunakan hak, itu menggunakan hak menyatakan pendapat, bukan hak angket," ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/11/2026).

Baca Juga

Desak Gibran Mundur, Demonstran Tolak Ajakan Dialog dari Istana Wapres

Doli menegaskan HMP merupakan hak anggota DPR, bukan hak fraksi. Dia menyebut sejumlah anggota parlemen merespons positif wacana penggunaan hak tersebut untuk menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran.

Baca Juga

Tok! Besok DPR Bahas Putusan MA Soal Batalnya Suket Gibran

"Ya nah, dari pembicaraan-pembicaraan yang saya dapat, walaupun kita tidak pernah bertemu secara resmi gitu ya, rasa-rasanya sih responsnya positif, ya," ucap Doli.

Dioa menegaskan, wacana penggunaan HMP tersebut masih sebatas komunikasi awal. Dia pun belum bisa memastikan apakah syarat pengajuan hak tersebut telah terpenuhi.

Baca Juga

Massa Demo di Istana Wapres, Desak Gibran Mundur

"Itu kan baru komunikasi verbal, ya. Nah, nanti ada berapa memenuhi syarat atau tidak, semuanya kan kita lihat ada dokumennya. Saya kira dengan dokumen itu kita bisa mengatakan nanti bahwa ini sudah terpenuhi atau tidak," pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Tim Hukum Militan Gibran 08, Yogi Saputro meminta publik tidak mencampuradukkan putusan kasasi MA terkait dokumen pendidikan Gibran dengan mekanisme pemberhentian pejabat negara. Yogi menegaskan, putusan MA yang menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat (30/10/2026), merupakan persoalan administrasi negara.

Baca Juga

Didatangi Relawan G-BRAN, Kepala MA Grobogan Pasang Kembali Foto Wapres Gibran

Dia mengatakan pemberhentian wapres harus melalui mekanisme konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Dokumen bisa ditarik, bahkan bisa dimusnahkan. Suara 96 juta rakyat tidak bisa ditarik dan tidak bisa dimusnahkan. Itu sebabnya konstitusi membuat pintu pemberhentian begitu berat, supaya jabatan tidak berpindah karena dokumen, melainkan karena kehendak rakyat yang disalurkan lewat prosedur," kata Yogi di Jakarta, dikutip Senin (2/11/2026).

Baca Juga

DPR Mulai Bergerak! Besok Bahas Putusan MA soal Ijazah Gibran

Dia mengaku tidak bermaksud menutup ruang diskusi publik mengenai wacana pemakzulan Gibran. Namun, Yogi mengingatkan putusan peradilan tata usaha negara dan proses pemberhentian pejabat negara merupakan dua hal berbeda.

"Saya tidak sedang meminta siapa pun berhenti berdiskusi. Wacana itu sah, dan konstitusi kita sendiri yang menyediakan pintunya melalui Pasal 7A dan 7B. Yang saya minta hanya satu, jangan mencampuradukkan putusan tata usaha negara dengan proses konstitusional. Keduanya berbeda forum, berbeda ukuran pembuktian, dan berbeda akibat hukum," ujarnya.

Editor: Rizky Agustian