Dorong Reformasi Aturan Dana Kampanye, AHY: Perlu Pelaporan Donasi Real Time dan Batas Pengeluaran

JAKARTA, iNews.id – Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengajak untuk melakukan reformasi terhadap aturan dana kampanye. Ia menegaskan pentingnya mengenalkan sistem pelaporan donasi secara real time serta menetapkan batas maksimal pengeluaran dana kampanye.

Pernyataan tersebut disampaikan AHY saat memberikan sambutan dalam diskusi Proklamasi Democracy Forum bertajuk "Challenges to the US Democracy & Its Impacts on Global Politics," yang digelar di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2025).

Ahmed, Muslim yang Jadi Pahlawan Tragedi Bondi, Diberi Hadiah Rp41,7 Miliar

AHY menyatakan bahwa praktik politik uang merupakan salah satu tantangan besar yang melemahkan fondasi demokrasi yang selama ini sudah dibangun. Ia menilai demokrasi saat ini telah berubah menjadi pasar, di mana suara rakyat diperjualbelikan.

"Jabatan publik menjadi investasi, bukan panggilan dan para pemimpin dipilih bukan karena gagasan mereka, tapi karena seberapa dalam kantong mereka. Katanya ada integritas, kapasitas, sama isi tas. Itulah realitas politik kita hari ini. Setuju ya?" kata AHY.

Pungli Merajalela, AHY Ungkap Tiap Truk Harus Keluarkan Rp150 Juta per Tahun

Menurut AHY, situasi ini menyebabkan distorsi dalam representasi politik. Ia menilai, persoalan tersebut membungkam suara calon yang cakap dan jujur. Lebih jauh, politik uang membuat pemilih berperan sebagai konsumen patronase, bukan agen perubahan.

Menko AHY dan Menlu Sugiono Dapat Penghormatan di Defile Dadakan Alumni SMA Taruna Nusantara

"Kita perlu mereformasi aturan pendanaan kampanye, memperkenalkan pelaporan donasi secara real time dan bisa diakses publik, menetapkan batas pengeluaran, dan memberikan subsidi negara serta akses media kepada partai politik yang bersih, bukan hanya kepada mereka yang paling banyak membelanjakan dana," jelas AHY.

Selain persoalan politik uang, AHY juga menyoroti politik pecah belah yang tengah mengancam demokrasi. Ia menjelaskan bahwa operasi politik pecah belah ini dilakukan melalui disinformasi.

"Politik pasca-kebenaran. Politik yang memecah belah karena disinformasi. Yang dilancarkan secara membabi buta. Politik yang rusak karena kebohongan," ungkap AHY.

Ia menambahkan, "Di era digital saat ini, kebohongan menyebar lebih cepat daripada kebenaran itu sendiri. Platform media sosial, tanpa regulasi dan tanggung jawab, memperkuat hoaks, ujaran kebencian, berita palsu, dan pembunuhan karakter yang memecah belah keluarga, komunitas, dan bangsa. Kita melihatnya dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Hoaks, teori konspirasi, pembunuhan karakter, semuanya merusak kepercayaan."

Editor: Komaruddin Bagja