Dosen Hukum UMM Bicara Soal Vonis Mati Herry Wirawan Pemerkosa Santriwati, Apakah Tepat?

JAKARTA, iNews.id - Dosen Hukum dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) angkat suara soal vonis mati yang dijatuhi pada tersangka pemerkosa santriwati Herry Wirawan. Apakah vonis tersebut sudah tepat?

Menurut Dosen Hukum UMM bernama Ratri Novita Erdianti pada dasarnya pemberian vonis hukuman mati telah diatur pemerintah dalam UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

AS Reka Ulang Drone Shahed Iran dan Akan Dikerahkan ke Timur Tengah

Walaupun bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), kata Ratri, berat atau ringannya hukuman bergantung pada jumlah korban, dampak yang dirasakan hingga pelaku. Ia pun menilai tindakan pemerkosaan yang dilakukan Herry telah melewati batas kemanusiaan sehingga harus diberikan hukuman yang serius.

“Kejahatan yang dilakukan pelaku menurut saya telah melewati batas kemanusiaan. Maka kejahatan yang serius harus diberi hukuman yang serius pula agar memberikan efek jera. Tidak hanya bagi pelaku tapi juga bagi masyarakat luas,” kata dia dikutip dari laman UMM, Senin (18/4/2022).

Herry Wirawan Divonis Mati, Kuasa Hukum Korban: Putusan Ini Memenuhi Rasa Keadilan

Lebih lanjut, dosen asal Pasuruan ini menjelaskan vonis hukuman mati pada kasus terkait adalah yang pertama dalam sejarah Indonesia bagi pelaku kekerasan seksual. Hanya saja, hakim telah memutuskan berdasarkan aspek para korban.

Ratri pun menduga akan terjadi disparitas ketika nanti ada kasus yang serupa. Sebab, kondisi dan situasi kasus yang mungkin berbeda. Begitu juga bila mengajukan banding tidak selalu hukuman menjadi ringan tetapi bisa lebih besar.

Ini Profil Herri Swantoro Hakim PT Bandung yang Vonis Mati Herry Wirawan

Oleh karena itu, Ratri mengimbau kasus pemerkosaan dan vonis hukuman mati yang dijatuhkan pada Herry Wirawan bisa menjadi pembelajaran bahwa kejahatan yang dilakukan merupakan perbuatan serius. Hal ini pun berefek pada penurunan kepercayaan masyarakat pada instansi pendidikan, khususnya pondok pesantren.

“Tentu perlu adanya pencegahan agar hal yang sama tidak terjadi, baik di lingkungan Ponpes, sekolah, dan tempat umum. Negara juga harus mengambil peran signifikan untuk menjamin keamanan bagi seluruh masyarakatnya. Pun dengan upaya monitoring yang harus dilakukan oleh orang tua, guru, dinas pendidikan hingga kementerian agama,” kata dia.

Editor: Puti Aini Yasmin