DPD Ungkap Pembangunan Infrastruktur di Selatan Jawa Bisa Wujudkan Asta Cita Prabowo

JAKARTA, iNews.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengungkapkan, pembangunan infrastruktur di selatan Jawa bisa turut membantu pemerataan ekonomi seperti yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua DPD GKR Hemas menegaskan, pembangunan infrastruktur menjadi syarat utama mengangkat potensi wilayah selatan Pulau Jawa yang selama ini masih tertinggal dalam aspek konektivitas dan distribusi hasil pertanian. 

Baca Juga

AS Ngotot Libatkan Turki dalam Pasukan Internasional Gaza Meski Israel Keberatan

“DPD RI sebagai representasi daerah berkewajiban untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah selatan, khususnya DIY dan Jawa Tengah bagian selatan, mendapat perhatian serius demi mendukung visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan ketahanan pangan dan pemerataan ekonomi,” kata Hemas dalam rapat koordinasi dengan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, dikutip Kamis (14/8/2025).

GKR Hemas menambahkan, pembangunan jalur tol dan kereta api yang menghubungkan kawasan selatan ke wilayah utara sangat penting untuk membuka akses logistik hasil pertanian, perikanan, dan UMKM. Kawasan Jawa bagian selatan membutuhkan akses seluas-luasnya, khususnya di sektor infrastruktur, agar ekonomi pesisir Jawa selatan mampu bersaing secara kompetitif dengan wilayah lain.

Baca Juga

Pemerintah Godok Inpres Infrastruktur, Pengadaan Proyek dengan APBN Harus Kantongi Restu Presiden

“Konektivitas sangat menentukan. Produk pertanian yang melimpah di selatan harus bisa cepat dipasarkan, dan itu hanya bisa dilakukan jika infrastrukturnya mendukung,” ujarnya.

Dalam forum yang dihadiri oleh kepala daerah dari DIY dan Jawa Tengah bagian selatan tersebut, Hemas menyoroti Asta Cita poin ke-2 dan ke-6 yakni ketahanan pangan dan pemerataan ekonomi, perlu diimplementasikan dalam kebijakan konkret yang menyentuh langsung kebutuhan wilayah.

“Kami menyadari bahwa DPD RI punya ruang strategis untuk ikut menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan panjang nasional, agar aspirasi daerah benar-benar terakomodasi,” tambahnya.

DPD mendorong model pembangunan kolaboratif berbasis wilayah dengan pendekatan konferensi atau musrenbang khusus, melibatkan kementerian, pemda, akademisi dan pelaku usaha. Hal ini dinilai lebih efektif dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik infrastruktur yang menyokong sektor produktif di wilayah selatan Jawa.

“Kami ingin ada model yang sistematis, terfokus, dan tertopang oleh data serta aspirasi masyarakat. Ini bagian dari tanggung jawab konstitusional DPD RI untuk membangun kemitraan efektif dengan kementerian teknis, termasuk Kemenko Infrastruktur,” ujarnya. 

Sementara itu, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang hadir dalam rakor tersebut menyampaikan, pemerintah pusat sangat terbuka terhadap inisiatif daerah dan dukungan DPD dalam mengawal pembangunan infrastruktur prioritas.

“Kunci keberhasilan pembangunan adalah sinergi antara visi nasional Presiden Prabowo dengan agenda daerah. Konektivitas wilayah selatan menjadi perhatian utama karena menyangkut akses distribusi hasil pertanian dan perikanan yang mendukung swasembada pangan,” kata AHY.

AHY menambahkan, pembangunan infrastruktur tidak hanya bertumpu pada APBN, tetapi membutuhkan keterlibatan swasta dan inovasi pembiayaan.

“Kami sudah menginventarisasi banyak proyek strategis di wilayah DIY dan Jasela. Pemerintah pusat bersama DPD RI dan pemda akan terus mendorong proyek-proyek konektivitas seperti jalan, pelabuhan, dan reaktivasi rel kereta untuk memperkuat ekonomi wilayah selatan Jawa,” ujarnya.

Sebagai langkah konkrit pemerintah pusat, AHY menjelaskan, pemerintah pusat menetapkan jaringan irigasi sebagai prioritas utama pembangunan di DIY dan Jawa Tengah melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2025 dengan alokasi anggaran Rp205 miliar untuk mendorong swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional. 

Langkah ini diyakini mampu menggerakkan sektor ekonomi riil, meningkatkan daya saing daerah, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang menjadi visi utama Prabowo untuk membawa Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi.

DIY yang pertumbuhannya mencapai 5,49 persen (tertinggi di Pulau Jawa) dan Jawa Tengah sebesar 5,24 persen memiliki potensi besar di sektor konstruksi, pertanian, kehutanan, perikanan, serta pariwisata. Potensi ini membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai untuk mengoptimalkan kontribusinya terhadap ekonomi daerah.

“Dengan dukungan penuh DPD RI, pemerintah daerah, dan sektor swasta, kita optimis wilayah selatan Jawa akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tidak hanya menopang swasembada pangan, tetapi juga memperluas pemerataan ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Asta Cita Presiden Prabowo,” katanya.

Editor: Reza Fajri