DPP PAN Siapkan Bantuan Hukum untuk Wali Kota Kendari

JAKARTA, iNews.id – DPP Partai Amanat Nasional (PAN) prihatin dengan penangkapan terhadap Wali Kota Kendari  Adriatma Dwi Putra bersama ayahnya, Asrun, calon gubernur (cagub) dalam Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Tenggara (Pilkada Sultra) 2018.

DPP PAN siap memberikan bantuan hukum kepada Asrun dan Adriatma. Keduanya merupakan kader PAN yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kendari. Asrun yang maju sebagai cagub Sultra diusung oleh partai besutan Amien Rais tersebut bersama sejumlah parpol lain.

Baca Juga

Shutdown AS Mungkin Berakhir setelah 40 Hari yang Melumpuhkan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN Eddy Soeparno meminta KPK untuk meningkatkan fungsi pencegahan. Menurut dia, KPK juga perlu fokus dalam hal tugas dan kewenangannya dalam melaksanakan pencegahan. Di lain sisi, mahalnya biaya politik juga menjadi sesuatu yang harus ditindaklanjuti.

“Jadi penindakan boleh kita lakukan, tapi tolong ditingkatkan pencegahannya. Jadi jangan sampai kita melihat begitu banyak pejabat-pejabat publik nanti akan terjerat oleh KPK di kemudian hari, “ ujar Eddy di kediaman Prabowo, Kertanegara IV, Jakarta (1/3/2018).

Mewakili partainya, Eddy mengungkapkan turut prihatin terkait kejadian yang menimpa kadernya. Lebih dari itu, dia prihatin karena belakangan ini begitu banyak kepala daerah terjaring dalam OTT lembaga antirasuah tersebut.

Menurut Eddy, apabila KPK menekankan fungsi pencegahannya, kata dia, hal tersebut mampu meminimalisir kejadian-kejadian kepala daerah yang tertangkap tangan karena kasus korupsi.  

“Semakin sepi nanti pengadilan-pengadilan tipikor semakin baik dan semakin cerah pula prestasi KPK karena itu," katanya.

Editor: Azhar Azis