Draf RUU Omnibus Law yang Hapus Kewajiban Sertifikasi Halal Belum Diterima DPR

Felldy Utama ยท Rabu, 22 Januari 2020 - 11:04 WIB
Draf RUU Omnibus Law yang Hapus Kewajiban Sertifikasi Halal Belum Diterima DPR

Ketua DPR Puan Maharani (kanan). (Foto: ANTARA)

JAKARTA, iNews.id – DPR akan menggelar sidang paripurna kedelapan masa persidangan II Tahun sidang 2019-2020 pada siang ini. Salah satu agendanya yaitu pengambilan keputusan tingkat II terkait pengesahan RUU prioritas yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan, sedikitnya ada 55 RUU; empat RUU carry over yang ditetapkan DPR, DPD dan pemerintah, serta; tiga RUU kumulatif terbuka yang akan dimintakan persetujuan rapat paripurna hari ini. “Termasuk dalam RUU baru yang akan dibahas adalah tiga RUU Omnibus Law yakni RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Perpajakan, dan RUU tentang Ibu Kota Negara,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Politikus PDIP itu menegaskan, sampai saat ini DPR belum menerima satu pun draf RUU Omnibus Law inisiatif dari pemerintah. DPR tidak bertanggung jawab dan tidak menanggapi draf RUU Cipta Lapangan Kerja yang beredar di publik, karena menurut dia sumber draf RUU itu tidak jelas. Beberapa waktu terakhir, draf RUU Cipta Lapangan Kerja yang beredar itu menjadi sorotan banyak pihak lantaran menghapus pasal-pasal tentang kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang ditentukan dalam UU JPH.

“DPR akan membahas RUU sesuai mekanisme yang ada. Bahwa RUU Omnibus Law masuk dalam daftar prioritas pembahasan, tentu akan menjadi fokus kerja Badan Legislasi,” kata Puan. Dia menuturkan, DPR akan menerima masukan dari semua kelompok masyarakat sehingga pembahasan RUU Omnibus Law akan berlangsung secara komprehensif.

BACA JUGA: Draf Omnibus Law Hapus Kewajiban Produk Bersertifikat Halal, Begini Reaksi MUI

Selain mengenai RUU, rapat paripurna DPR hari ini juga akan mengagendakan pengesahan sekaligus pengambilan sumpah anggota DPR pengganti antarwaktu (PAW). Berdasarkan informasi yang diterima, rapat paripurna akan digelar pada pukul 13.00 WIB.


Editor : Ahmad Islamy Jamil