DPR Belum Terima Surat Jokowi Soal Calon Panglima TNI

JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menekankan bahwa institusinya belum menerima surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait usulan nama-nama pengganti Gatot Nurmantyo. Untuk itu, Komisi I masih menantikan surat tersebut.

"Sampai saat ini, kami belum menerima surat yang diusulkan atau dikirim dari presiden," ujar politisi asal PKS itu, di Jakarta, Kamis (27/11/2017).

Masa bakti Jenderal Gatot akan habis menjelang gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 mendatang, tepatnya di bulan Maret. Sementara pemungutan suara pilkada pada 27 Juni 2018.

Meski pergantian pimpinan tertinggi TNI berdekatan dengan agenda politik di daerah, Abdul Kharis rupanya tak merasa khawatir soal mekanisme pergantian tersebut. Pasalnya, jabatan selanjutnya pasti akan jatuh kepada kepala-kepala staf yang diajukan oleh Jokowi.

Menurut Abdul Kharis, semua kepala staf tersebut telah memiliki pengalaman bekerja sama dengan Panglima Gatot sehingga telah memahami tugas dan pekerjaan seorang Panglima TNI.

"Saya kira begini, panglima yang ditunjuk, mereka pasti perwira tinggi dan berpengalaman menjadi kepala staf. Saya kira tidak terlalu sulit untuk meng-handle pekerjaan panglima," ucapnya.

Terkait fit and proper test calon Panglima TNI selanjutnya, Kharis mengaku masih membicarakannya di internal Komisi I. Termasuk pula menunggu instruksi Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI dan surat dari pemerintah.

Jika keduanya telah dimiliki, maka Komisi I akan menyampaikan di hadapan paripurna terkait pelaksanaan fit and proper test calon panglima TNI. Sejauh ini, nama Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Hadi Tjahjanto berada di urutan teratas bursa calon panglima TNI penerus Gatot Nurmantyo.

Editor: Zen Teguh