DPR dan Pemerintah Sepakat Batas Usia Menikah Jadi 19 Tahun

Abdul Rochim ยท Jumat, 13 September 2019 - 21:05 WIB
DPR dan Pemerintah Sepakat Batas Usia Menikah Jadi 19 Tahun

Diskusi soal Revisi UU Perkawinan di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2019). (Foto: iNews.id/Abdul Rochim).

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah dan DPR sepakat usia minimal pernikahan yakni 19 tahun. Badan Legislasi (Baleg) DPR memastikan bahwa revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan segera dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU sebelum masa bakti DPR periode 2014- 2019 berakhir pada 30 September 2019.

Anggota Baleg DPR Andi Yuliani Paris mengatakan, RUU tersebut akan diparipurnakan pada 17 September 2019. Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini, usia minimal untuk perempuan menikah kini ditetapkan menjadi 19 tahun, dari sebelumnya 16 tahun. Sementara untuk laki-laki tetap 19 tahun tidak ada perubahan.

Andi mengatakan, dengan disahkan RUU itu juga dapat menghilangkan diskriminasi, akses anak untuk melanjutkan pendidikan, kesehatan reproduksi perempuan, dan informasi pekerjaan bagi masa depan generasi muda mendatang.

Untuk itu, Andi meminta pemerintah baik Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, maupun Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak menyosialisasikan tentang batas usia perkawinan tersebut sebagai upaya mencegah perkawinan anak usia dini.

”Menag lakukan sosialisasi ke Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah-daerah. Dan untuk Menkes segera memberi penyuluhan kepada generasi muda kita, sehingga alat reproduksi mereka bisa tumbuh kembang dengan baik,” kata Andi dalam diskusi soal Revisi UU Perkawinan di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Anggota Komisi II DPR Sudiro Asno menambahkan, saat ini mayoritas fraksi sudah menyepakati bahwa usia perkawinan minimal 19 tahun. Tinggal Fraksi PPP dan PKS yang masih menginginkan batas minimal 18 tahun untuk perempuan.

”Mayoritas fraksi sudah menyepakati 19 tahun maka keputusannya 19 tahun. Itu akan kami proses lebih lanjut untuk diagendakan dalam rapat paripurna. Langsung pengesahan pada 17 September nanti,” katanya.

Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartikasari, salah satu yang mengajukan judicial review UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK), mengucapkan terima kasih kepada DPR dan pemerintah. Menurutnya, revisi UU Perkawinan menunjukkan hasil yang progresif.

”Pemerintah sangat agresif karena ketika delapan fraksi masih menyepakati 18 tahun, hanya dua fraksi yang menyepakati 19 tahun, pemerintah ternyata meminta batas usianya 19 tahun sehingga DPR diajak untuk bersama-sama dengan pemerintah,” ujarnya.

Namun, pemerintah hanya mengajukan satu ayat saja soal batasan usia. Sementara hal-hal penting lainnya seperti dalam putusan MK, misalnya, soal dispensasi menikah di bawah usia 19 tahun untuk kondisi tertentu seperti anak hamil sebelum menikah dan faktor mendesak lainnya, tidak diperhatikan.

”DPR menunjukkan bahwa dispensasi itu perlu, tapi perlu juga memperketat aturan dispensasi sehingga tidak menjadi pasal karet,” katanya.

Selain itu, jika dalam aturan sebelumnya disebutkan bahwa dispensasi itu bisa dikeluarkan oleh pejabat lain, kini hanya boleh dikeluarkan oleh pengadilan.

”Sehingga tak ada cara-cara atau pola-pola nikah bawah tangan. Itu akan hilang. Selain itu, dispensasi tak bisa berdasarkan prasangka orangtua, tapi harus ada unsur keadaan mendesak disertai bukti. Misalnya hamil di luar nikah,” kata dia.

Hasil revisi UU ini juga dinilai sangat progresif karena ada ayat yang mewajibkan bahwa pengadilan harus mendengarkan kepentingan kedua belah pihak untuk memberikan dispensasi.

Dia mengatakan, selama ini banyak kasus anak yang sebenarnya tidak mau dinikahkan karena usia yang belum mencukupi, namun dipaksakan oleh orangtuanya.

Editor : Zen Teguh