DPR Dorong Pemerintah Atur Platform Digital Imbas Ledakan SMAN 72, Bukan hanya Gim

JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi I DPR Junico Siahaan mendorong pemerintah untuk mengatur seluruh platform digital usai ledakan SMAN 72 Jakarta. Dia menilai seharusnya bukan hanya gim online yang diatur.

Dia mendorong pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengatur mekanisme platform digital secara keseluruhan. Dia menilai Indonesia dapat mencontoh model regulasi Australia yang mengatur akses gim dan konten digital tertentu hanya diperbolehkan untuk usia minimal 16 tahun.

Baca Juga

Perayaan Tahun Baru 2026 di London Spektakuler, 12.000 Kembang Api Pukau 100.000 Pengunjung

"Pemerintah, khususnya Komdigi, harus punya mekanisme yang bisa mengatur siapa saja yang boleh mengakses game dan seluruh platform digital. Aturan seperti di Australia bisa jadi acuan," ujar Junico, Jumat (14/11/2025).

"Bukan sekadar filter, tapi perlu sistem registrasi dan kontrol usia yang diwajibkan bagi semua penyelenggara platform. Kalau ada pelanggaran, harus ada konsekuensi hukum,” lanjutnya.

Baca Juga

Ledakan SMAN 72 Jakarta, 1 Orang Dirujuk ke RSCM Jalani Operasi

Menurut Junico, tragedi ledakan SMAN 72 Jakarta menjadi pertanda pengawasan terhadap ruang digital, terutama bagi anak dan remaja, harus diperkuat secara sistemik dan tidak bisa dibiarkan tanpa regulasi yang jelas.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan filter otomatis atau imbauan moral. Negara harus menetapkan aturan tegas dengan sanksi jelas bagi platform yang melanggar," kata Junico.

Baca Juga

Pramono Yakin Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta Terinspirasi Tontonan Medsos, Bukan Bullying

Baca Juga

Kasus Ledakan SMAN 72 Jakarta, 46 Siswa Diperiksa Polda Metro

Pria yang akrab disapa Nico Siahan itu pun menekankan, isu pengawasan digital tidak hanya soal game online, melainkan seluruh ekosistem platform digital dan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

"Kita bicara semua PSE. Semua platform digital, bukan hanya game online. Media sosial, konten streaming, aplikasi interaktif, semuanya harus tunduk pada aturan yang sama. Ruang digital tidak boleh jadi area bebas tanpa tanggung jawab,” ujar Nico.

Baca Juga

Update Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta: 20 Pasien Masih Dirawat

Dia pun mendorong, Komdigi memperkuat kerja sama lintas kementerian dan sektor, termasuk degan dunia pendidikan, kesehatan mental, dan perlindungan anak. Sehingga, kata Nico, ekosistem digital di Indonesia bisa aman dan mendukung tumbuh kembang generasi muda.

"Kita harus bangun sistem digital yang sehat dengan pengawasan, literasi digital di sekolah dan keluarga, serta mekanisme pelaporan yang mudah bagi orang tua dan masyarakat. Negara tidak boleh kalah cepat dari teknologi,” jelasnya.

Nico menambahkan, kebijakan pembatasan ruang digital harus disusun berbasis bukti ilmiah, mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi dan diimbangi dengan edukasi publik.

"Pembatasan tanpa kesiapan sistem pengawasan dan pendampingan bisa kontraproduktif dan justru menimbulkan resistensi di masyarakat," tutur Nico.

Diketahui, pemerintah berencana membatasi sejumlah game online, termasuk PUBG, menyusul kejadian ledakan SMA 72 Jakarta. Pemerintah Indonesia saat ini tengah mempertimbangkan pemblokiran game Player Unknown's Battleground (PUBG). 

Isu pemblokiran ini mencuat setelah game PUBG dikaitkan dengan pelaku peristiwa ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat (7/11/2025) lalu. Pemerintah menilai game ini memicu pelaku melancarkan aksi kekerasan.

Editor: Rizky Agustian