DPR Kaji Pilkada Serentak di 2027

JAKARTA, iNews.id - Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Draf RUU Pemilu Komisi II DPR tengah melakukan finalisasi terhadap draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu untuk kemudian diharmonisasi dan disinkronisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Sejumlah isu sudah mulai mengerucut, seperti misalnya soal keserentakan pilkada yang diundur di 2027 dengan rezim terpisah dengan Pemilu.

“Satu yang hampir sepakat pemilu daerah (pilkada) itu harus berada di dua pemilu nasional. Dan dimulai pemilu nasional di 2024, 2027 pemilu daerah, 2029 pemilu nasional, 2032 pemilu daerah, dan seterusnya,” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Baca Juga

Rusia Akan Uji Coba Senjara Nuklir jika Negara Lain Melakukannya

Doli melanjutkan, dalam RUU Pemilu kali ini sudah ada pengaturan perubahan keserentakan yang diatur di UU Pemilu Nomor 7/2017. Maka, pelaksanaan pilkada serentak yang dimulai 2015 akan dinormalkan lagi. Dia mengatakan daerah yang melakukan pilkada di 2015 akan melakukan pilkada kembali di 2020, pilkada 2017 dilaksanakan 2022, pilkada 2018 dilaksanakn di 2023 sehingga, keserentakan pilkada direncanakan pada 2027.

“Ini yang berbeda dengan undang-undang yang sekarang, kalau sekarang serentak 2024 habis 2020 ini langsung 2024. 2022 dan 2023 nggak ada (di UU Pemilu) yang sekarang,” katanya.

Baca Juga

Korban Meninggal akibat Banjir Bandang di Masamba Luwu Utara Menjadi 19 Orang

Doli menjelaskan, panja di Komisi II ini bertugas untuk mengkompilasi masukan dari tiap fraksi. Dan karena sudah terbentuk panja, maka akan sia-sia jika Komisi II tidak membuka aspirasi publik mengingat usulan RUU Pemilu kali ini diusulkan oleh DPR.

“Makannya kita buka 2 hari kemarin undang aktivis dari LIPI, UI, Unair, Perludem, ada Prof Ramlan dan bu Valina Singka, juga bu Siti Zuhro, total ada 12,”kata Doli.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, masukan berbagai fraksi dan narasumber dari para hli dan pegiat pemilu itu diserap kembali oleh fraksi-fraksi pada saat memasukan pandangan mini fraksi terakhir. Sehingga, hanya dua fraksi yang merubah. Sehingga, draf RUU yang sekarang ini tidak terlalu banyak perubahan dari draf RUU yang beredar 6 Mei lalu.

“Draf RUU Pemilu ini masih karena kita nggak ketemu ada poin dan pasal strategis kita sampaikan ke Baleg aja, karena prosesnya masih panjang, Baleg harmonisasi dan sinkronisasi. Lalu balik lagi ke Komisi II, kemudian ke pimpinan DPR untuk dibawa ke paripurna disahkan jadi usul inisatif DPR baru diserahkan ke pemerintah,” katanya.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq