DPR Minta Pembelajaran Jarak Jauh Dievaluasi Berkala Berbasis Temuan di Lapangan

JAKARTA, iNews.id - Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang telah berjalan hampir setahun dinilai belum maksimal dan perlu perbaikan menyeluruh. PJJ suatu keniscayaan di tengah situasi pandemi virus corona (Covid-19).

Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, telah mendengar berbagai masukan dari berbagai stakeholder dan kelompok masyarakat terkait PJJ.  Salah satunya mengenai kesenjangan akses internet bagi para peserta didik yang berasal dari latar belakang berbeda.

Baca Juga

Kebakaran Lahap Paviliun Perundingan Iklim PBB di Brasil, Para Delegasi Panik Berlarian

Selain itu masukan juga diperoleh dari Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyoroti aspek psikologis peserta didik kesulitan berupa tugas yang menumpuk, waktu pengerjaan tugas sempit, sehingga siswa kurang istirahat dan kelelahan.

Baca Juga

Mendikbud Diminta Pantau Kebijakan di Daerah, Pelaksanaan PJJ Banyak Dikeluhkan

"Lalu menurut Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI), PJJ membuat pencapaian perkembangan anak tidak optimal terutama pada aspek perkembangan sosial emosional," ujar Hetifah di Jakarta, Sabtu (23/1/2021).

Dia berharap ada evaluasi berkala terhadap kebijakan yang diterapkan. "Kita juga perlu mengukur bagaimana dampak riilnya. Apakah kebijakan itu efektif dan hal-hal apa yang perlu diperbaiki," ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi