DPR Nilai Vonis Bebas Ronald Tannur Tak Masuk Akal: Ada Indikasi Permainan Hukum

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh menyatakan vonis bebas Gregorius Ronald Tannur dalam perkara dugaan pembunuhan Dini Sera Afrianti tidak masuk akal. Dia mengendus adanya indikasi permainan hukum.

Dia pun meminta Komisi Yudisial (KY) memeriksa majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang menjatuhkan vonis bebas Ronald Tannur. Tindakan tegas diperlukan untuk menjaga keadilan dan integritas sistem hukum di Indonesia.

Baca Juga

6 Negara yang Memiliki Angkatan Udara Terkuat di Dunia

“Periksa hakim-hakim maupun pihak terkait dalam putusan ini, karena ada indikasi permainan hukum melihat dari vonis bebas pelaku yang menurut kami sangat tidak masuk akal,” ujar Pangeran dalam keterangan tertulis, Senin (29/7/2024).

Dia menyatakan KY harus bisa menjaga muruah dan kehormatan pengadilan. KY diminta tak segan menindak tegas para hakim apabila terbukti melanggar ketentuan.

Baca Juga

Demo di PN Surabaya Ricuh, Massa Tolak Vonis Bebas Ronald Tannur Kasus Penganiayaan Maut

“KY harus berkontribusi dalam menciptakan sistem peradilan yang adil dan terpercaya bagi masyarakat,” ujar dia.

Pangeran mengingatkan jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap peradilan Indonesia menurun hingga muncul stigma hakim bisa dibeli. Jika diperlukan, KPK juga harus dilibatkan untuk mengusut kejanggalan vonis tersebut.

Baca Juga

DPR Audiensi dengan Keluarga Dini Sera, Nilai Putusan Hakim Bebaskan Ronald Tannur Khianati Keadilan

“Kalau memang perlu, KPK bisa juga turun tangan untuk mengusut apakah ada gratifikasi terhadap putusan yang diambil hakim. Kita juga perlu cek rekam jejak dari hakim yang menangani," ujarnya.

Diketahui, Majelis Hakim PN Surabaya memvonis bebas Ronald dalam perkara dugaan pembunuhan Dini (29) di sebuah tempat hiburan malam pada 4 Oktober 2023.

Baca Juga

Keluarga Dini Sera Minta 3 Hakim yang Vonis Bebas Ronald Tannur Dipecat

Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik menyatakan, Ronald tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan korban tewas.

"Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP Atau ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP," kata Erintuah.

Baca Juga

Keluarga Dini Sera ke KY, Laporkan 3 Hakim yang Vonis Bebas Ronald Tannur

Dia menyatakan Ronald masih berupaya melakukan pertolongan terhadap korban saat masa-masa kritis. Hal itu dibuktikan dengan upaya Ronald yang sempat membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.

Editor: Rizky Agustian