DPR: Pancasila Kikis Gerakan Radikal dan Terorisme

JAKARTA, iNews.id - Hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni diharapkan menjadi pengingat pentingnya persatuan dan saling menghargai di antara anak bangsa. Dengan semangat tersebut diyakini mampu mengikis gerakan radikal termasuk terorisme di Tanah Air.

“Terkait hari lahir Pancasila, saat ini saya pribadi menganggap yang sedang marak sekarang tentang radikalisme mungkin sudah keluar dari ranah semestinya. Padahal dasar kita bernegara dari Pancasila dan UUD,” kata anggota Komisi III Ahmad Sahroni di Jakarta, Jumat (1/6/2018).

8 Miliarder Dunia yang Membeli Ribuan Hektare Tanah untuk Jadi Hutan

Menurut dia, penanggulangan terorisme meski terus dilakukan oleh penegak hukum dibantu TNI, tapi semakin banyak dan bibitnya dalam proses pembesaran. Bahkan tak hanya dengan upaya pembibitan terhadap kaum muda, aksi terorisme yang dilakukan beberapa waktu lalu bahkan melibatkan anak-anak.

"Radikalisme model baru ini melibatkan anak. Doktrinnya luar biasa, melalui media sosial, misalnya mengajarkan anak bukan lagi bercita-cita jadi presiden, dokter atau pengusaha besar. Ini kultur yang harus diperbaiki dari atas ke bawah. Sedih melihat Indonesia dengan kultur luar biasa dibandingkan negara lain di dunia harusnya lebih adem dan terjalin silatirahim yang hebat," kata politikus Partai Nasdem ini.

Dia juga mengingatkan, upaya pengaderan terus dilakukan jaringan teroris. Bukan hanya telah menjangkau lingkungan akademis seperti kampus ataupun universitas, jaringan ini bahkan juga telah berani menanamkan paham radikal ke aparat penegak hukum.

"Jangankan universitas, dari kepolisian pun sudah masuk. Lambat laun akan menjadi sel baru, perlahan di doktrin dan memakai sarana medsos. Bisa jadi 10 tahun ke depan ada orang-orang baru (teroris) yang tidak kita pikirkan," katanya.

Sahroni meyakini upaya pemberantasan terorisme setelah disetujuinya UU Antiterorisme akan semakin lebih baik, salah satunya dengan pelibatan TNI di dalamnya. Dia meminta pemberantasan terorisme tak terus dikaitkan dengan pelanggaran HAM karena tindakan dilakukan para pelaku justru membuat Indonesia terkukung dalam kesedihan.

Dia juga menekankan pentingnya menjaga keharmonisan khususnya atas berbagai perbedaan yang ada di Indonesia. Khususnya, di tahun politik dan jelang pemilihan presiden dan legislatif yang dilakukan secara serentak, Polri selaku aparat penegak hukum dan TNI harus mampu mendeteksi upaya dimunculkannya kegaduhan dan memecah belah persatuan.

"Polri dibantu TNI harus mewaspadai upaya munculnya konflik sosial dan gerakan radikal di berbagai daerah yang akan memecah persatuan, khususnya jelang pilpres dan pileg serentak," katanya.

Editor: Azhar Azis