DPR: Pemeriksaan Habib Rizieq Wewenang Penuh Pemerintah Saudi

JAKARTA, iNews.id – Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi menyesalkan kecurigaan sejumlah kalangan yang mengaitkan pemeriksaan Habib Rizieq Syihab (HRS) di Arab Saudi dengan Pemerintah Indonesia. Kecurigaan itu bukan hanya tak berdasar, namun juga menimbulkan kegaduhan baru.

Mencermati perkembangan terkini atas penyelidikan Habib Rizieq, Arwani melihat pemeriksaan oleh otoritas keamanan Saudi terkait dengan bendera yang teridentifikasi berafiliasi dengan ekstremisme itu telah memunculkan spekulasi, halusinasi, delusi dan prasangka buruk (suudzhon) oleh sebagian orang.

Arsitek Perang Irak, Eks Wapres AS Dick Cheney Meninggal Dunia di Usia 84 Tahun

”Kami menyesalkan spekulasi, halusinasi, delusi serta syak wasangka yang dikonstruksi oleh sejumlah pihak atas peristiwa yang menimpa HRS di Mekkah. Spekulasi tersebut justru membuat kegaduhan baru di Tanah Air,” kata Arwani dalam keterangan tertulis yang diterima iNews.id, Kamis (8/11/2018).

Politikus PPP itu mengingatkan, sikap saling curiga kini muncul di antara anak bangsa. ”Seperti pernyataan yang menyebutkan ada operasi intelejen dalam kasus yang menimpa HRS, ini merupakan pernyataan fatal yang tak berdasar disampaikan,” kata dia.

Dubes RI Benarkan Habib Rizieq Ditahan Polisi Saudi, Ini Kronologinya

Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi. (Foto: Sindonews).

Menurut Arwani, hubungan Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi telah berjalan cukup lama. Pada perkembangan mutakhir relasi keduanya justru makin menunjukkan harmoni dan saling menghormati satu dengan lainnya. Hubungan itu semestinya tidak dirusak oleh penyataan yang hanya berpijak pada halusinasi tak mendasar.

Menurut dia, dalam kasus Rizieq, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Indonesia di Saudi aktif melakukan pemantauan dan pendampingan atas peristiwa yang menimpa Rizieq.

Langkah Menlu dan Dubes Indonesia untuk Arab Saudi dalam kasus HRS ini sudah tepat, karena melindungi warga negara Indonesia termasuk HRS.

”Peristiwa yang dialami HRS terjadi di Mekkah, Arab Saudi, bukan di Tanah Air. Baiknya, kita menyerahkan sepenuhnya kepada otoritas keamanan di Saudi atas masalah tersebut,” kata Ketua Fraksi PPP DPR ini.

Arwani menegaskan, Pemerintah Saudi memiliki kedaulatan yang mandiri untuk menuntaskan masalah tersebut. ”Semakin kita berspekulasi dan berhalusinasi justru semakin membuka ruang penghinaan kepada kedaulatan Arab Saudi,” katanya.

Editor: Zen Teguh