DPR-Pemerintah Sepakat Bentuk Dewan Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ, Ketuanya Ditunjuk Presiden

JAKARTA, iNews.id - Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah terus membahas daftar inventaris masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Salah satu yang dibahas yakni rumusan kawasan aglomerasi.

Dalam rapat kerja ini, Baleg dan pemerintah menyetujui adanya pembentukan kawasan aglomerasi yang mencakup wilayah DKJ, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur).

Baca Juga

Rusia Nyatakan Mantan PM-nya Teroris, Dikenal Lantang Menentang Invasi Ukraina

"Setuju ya rumusan yang pemerintah? Setuju ya?" kata Wakil Ketua Baleg DPR, Achmad Baidowi sambil mengetuk palu sidang di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Dalam kesempatan itu, Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro menjelaskan aglomerasi adalah kawasan saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan, baik infrastruktur, air bersih, telekomunikasi, hingga kesinkronan ruang.

Baca Juga

Baleg Targetkan RUU DKJ Bisa Dibawa Paripurna pada 4 April 2024

"Jadi itu aja maknanya. Tinggal bagaimana nanti kalimat yang mau kita rapikan perumusannya saja, kita menyesuaikan saja," ujarnya.

Selain itu, Baleg bersama pemerintah juga menyepakati ketua dewan kawasan aglomerasi Jabodetabekjur akan ditunjuk oleh Presiden. 

"Ketua dan anggota dewan kawasan ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia, oke?" kata Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas.

Dia menyampaikan, ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang penunjukkan ketua dan anggota dewan kawasan aglomerasi Jabodetabekjur akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke Wapresnya, mau kasih ke siapa, kita problem ketatanegaraan kita menjadi selesai," ujarnya.

Editor: Reza Fajri