DPR Sebut PSBB Tak Efektif jika Tidak Ada Pendisiplinan Warga
JAKARTA, iNews.id - Komisi IX DPR melihat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) belum menunjukkan perubahan dibanding keadaan sebelum diterapkan. Warga masih terlihat berkerumun, pergi ke tempat kerja secara berbondong-bondong, dan berkumpul di tempat umum dengan jumlah lebih dari lima orang.
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyebut pemerintah belum bisa menertibkan masyarakat supaya menjalankan PSBB secara benar. Menurutnya pemerintah perlu memperhatikan banyak aspek secara lebih detail dalam penerapan PSBB.
"Ini salah satu contoh di mana PSBB memang agak berat untuk diterapkan," kata Saleh, saat dihubungi wartawan, Selasa (14/3/2020).
Ia menuturkan, status PSBB menyisakan banyak pekerjaan rumah yang tidak mudah diselesaikan pemerintah. Misalnya, untuk meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban warga.
"Disamping masyarakat memiliki kesadaran untuk tidak datang ke tempat keramaian atau kerumunan, memang harus ada tindakan tegas dari aparat keamanan kita, agar masyarakat tidak datang ke kerumunan seperti itu. Ini yang saya lihat belum ada, imbauan saja," ujarnya.
Menurutnya, jika pemerintah tidak mampu melaksanakan tindakan disiplin seperti itu, ia mengaku khawatir keputusan-keputusan yang diambil pemerintah, terutama Kemenkes dalam menetapkan PSBB itu tidak akan efektif. Apalagi dia menyebut penetapan suatu wilayah agar bisa menerapkan PSBB harus melalui mekanisme panjang.
"Sudah birokrasinya panjang untuk, kajian ini itu, kemudian ditetapkan, tapi tidak efektif ini sama saja. Jangan sampai kita asyik terus menghitung kota-kota mana lagi yang harus PSBB, sedangkan kalau sudah diterapkan tidak menghasilkan dampak apa-apa," kata dia.
Editor: Rizal Bomantama