DPR Setujui PKPU Ikuti Putusan MK, Komisi II: Pilkada 2024 akan Lebih Demokratis

JAKARTA, iNews.id - Komisi II DPR RI menyetujui rancangan revisi Peraturan KPU (PKPU) pencalonan kepala daerah Pilkada 2024 sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). DPR menilai peraturan baru ini dapat membuat pilkada dapat berlangsung lebih demokratis dan transparan.

"Dengan PKPU Nomor 8 terbaru, threshold (ambang batas pencalonan) menjadi turun, ini akan membuat pelaksanaan pilkada lebih demokratis. DPR telah membuktikan komitmennya untuk medengar aspirasi masyarakat dan mengutamakan kepentingan rakyat," ujar anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, Senin (26/8/2024).

Tak Peduli Hari Natal, Israel Terus Serang Gaza, Tepi Barat, Lebanon dan Suriah

Mardani menyatakan, aturan PKPU yang merujuk pada keputusan MK itu dapat memberikan kesempatan partai-partai politik mengajukan kadernya berkontestasi dalam pilkada.

"PKPU terbaru ini membuka kesempatan partai politik untuk mengajukan kadernya untuk maju di Pilkada. Selain itu pemilh juga bisa cerdas karena memungkinkan bisa menjadi cross cutting voters atau pemilih gabungan dari pendukung calon," tutur Legislator dari Dapil DKI Jakarta I ini.

PKPU Pilkada 2024 Segera Diterbitkan lewat JDIH, Patuhi Putusan MK

Lebih lanjut, Mardani menyebut PKPU Nomor 8 tahun 2024 yang telah disesuaikan dengan putusan MK dapat melemahkan praktik politik uang. Hal tersebut mengingat fenomena saat ini meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada.

Infografis Komisi II DPR Setujui PKPU Pilkada

"Kita harapkan praktik money politik dapat ditekan karena saat ini pemilih sudah lebih engage,” ungkap Mardani.

“Saatnya muncul merit system, kualitas di atas isi tas (money politic),” imbuhnya.

Mardani menilai keterlibatan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaksanaan Pilkada sudah menguat. Bahkan keterlibatan pemilih dalam Pilkada sangat nyata adanya terlihat bagaimana kuatnya dukungan masyarakat terhadap putusan MK.

“Bisa dilihat dari aksi masyarakat yang menyampaikan aspirasinya terhadap putusan MK. Ini membuat kami optimis demokrasi di Indonesia semakin lebih maju karena banyak komponen yang mau bersuara,” papar Mardani.

Komisi II DPR yang membidangi urusan Pemilihan Umum dan Pilkada melihat akan terjadi peningkatan kualitas pelaksanaan Pilkada dengan fenomena yang baru saja terjadi.

Mardani menyatakan, tingginya aspirasi masyarakat yang tidak bisa dibendung oleh suatu golongan tertentu akan semakin memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai semangat Pemilu yang Luber dan Jurdil (Langsung, Umum, Rahasia, Jujur dan Adil).

“Tentunya ini baik sekali karena masyarakat memilih pemimpin berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Dengan begitu tujuan memastikan pemimpin daerah diduduki oleh orang-orang yang profesional, kompeten, dan melaksanakan tugas berdasarkan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku dapat terwujud,” katanya.

Editor: Faieq Hidayat