DPR Usul Presiden Prabowo Terbitkan Perppu Penyadapan: Ini Tindak Pidana Sangat Ekstrem

JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengusulkan Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang hukuman penyadapan ilegal. Usulan ini muncul di tengah polemik dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara yang dinilai sebagai tindakan serius.

Habiburokhman menilai, dugaan penyadapan terhadap Presiden tidak cukup hanya dijerat menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dia mendorong aparat penegak hukum mempertimbangkan sejumlah ketentuan pidana lain, termasuk tindak pidana korupsi dan makar.

Baca Juga

Habiburokhman: Ada Sosok Besar Ambil Keuntungan Penyadapan Prabowo

"Jangan hanya ITE, ya, bisa Tipikor tentu bisa, ya. Kalau, karena alat yang harusnya diadakan oleh negara, tetapi digunakan untuk kepentingan lain, ya. Lalu undang-undang keamanan negara juga harus digunakan, ya, apakah makar, ya, ada beberapa variasi makar," ucap Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra itu bahkan mendorong Prabowo menerbitkan Perppu untuk mengatur secara khusus tindak pidana penyadapan ilegal. Menurutnya, aturan tersebut diperlukan untuk memberikan dasar hukum terhadap tindakan yang dinilai memiliki tingkat keseriusan luar biasa.

Baca Juga

Ini 5 Seruan Kebangsaan Kiai Sepuh terkait Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

"Bila perlu ya, dalam situasi mendesak, bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu, ya, yang membuat, yang mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini," ujar Habiburokhman.

Dia menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan bentuk insubordinasi yang tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Bahkan, menurutnya, penggunaan pasal makar saja belum cukup menggambarkan keseriusan tindakan tersebut.

Baca Juga

Sikapi Penyadapan Presiden Prabowo, 41 Kiai Sepuh Keluarkan 5 Seruan Kebangsaan

"Terus terang, kalau tindakan insubordinasi menyadap kepala negara hanya dengan pasal makar masih terlalu sederhana. Insubordinasi itu sesuatu yang sangat luar biasa, ya," ucapnya.

Habiburokhman juga membandingkan dugaan kasus tersebut dengan skandal Watergate di Amerika Serikat (AS). Dia menilai persoalan penyadapan terhadap kepala negara jauh lebih serius karena diduga melibatkan pihak yang seharusnya bertugas melindungi dan melayani negara.

Baca Juga

Eks Wakapolri Curiga Penyadapan Listyo Sigit Cs Bermotif Politik, Ini Alasannya

"Kalau ini orang yang bertanggung jawab melindungi, mengayomi, melayani, justru menyadap," ucap Habiburokhman.

Menurutnya, aturan pidana yang berlaku saat ini belum secara spesifik mengatur tindak pidana penyadapan terhadap kepala negara dengan karakteristik seperti yang dipersoalkan tersebut.

Baca Juga

Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Ajukan Perlindungan 6 Saksi ke LPSK

"Jadi, ini jauh lebih serius. Mungkin salah satu skandal penyadapan terserius eh yang pernah ada, ya. Jadi, KUHP kita bahkan belum mengatur secara spesifik nih tindak pidana yang sangat ekstrem ini," ucap Habiburokhman.

Editor: Donald Karouw