DPRD Bandung Ungkap Akar Masalah Kasus Penjualan Bayi: Kerapuhan Ekonomi Keluarga

BANDUNG, iNews.id - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Akhiri Hailuki menyoroti kasus penjualan lima bayi oleh jaringan sindikat perdagangan manusia internasional yang berhasil diungkap Polda Jawa Barat. Dia menyebut kejadian ini mencerminkan rapuhnya ketahanan ekonomi keluarga, terutama di wilayah Kabupaten Bandung.

Lima bayi yang nyaris diselundupkan ke Singapura itu sebagian besar berasal dari Kabupaten Bandung. Polisi telah menangkap 13 orang yang terlibat dalam jaringan tersebut, mulai dari perekrut hingga penghubung luar negeri.

Baca Juga

Bos Google: Jangan Membabi Buta Percaya pada AI

“Kasus penjualan bayi ini adalah dampak dari lemahnya ketahanan ekonomi keluarga. Saat ini marak terjadi pernikahan dini tanpa kesiapan mental dan ekonomi, bahkan ada yang disebabkan oleh pergaulan bebas,” ujar Akhiri, Jumat (18/7/2025).

Dia menegaskan, selain penindakan tegas oleh aparat kepolisian, perlu ada upaya pencegahan yang menyentuh akar masalah sosial dan ekonomi.

Baca Juga

Menteri Imipas Siap Sanksi Tegas jika Petugas Imigrasi Terlibat Penjualan Bayi

Menurutnya, penguatan program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) adalah salah satu solusi penting. Dia menyarankan agar cakupan program tidak hanya di tingkat desa, tetapi diperluas hingga ke RW.

“Selama ini Kampung KB baru berjalan di level desa, padahal idealnya diperluas hingga ke tingkat RW. Dukungan anggaran juga harus diperkuat agar program ini benar-benar efektif,” katanya.

Baca Juga

Polisi Masih Buru 3 Dalang Penjualan 25 Bayi ke Singapura

Dia juga menekankan pentingnya edukasi kepada generasi muda agar terhindar dari penyimpangan sosial yang bisa mendorong keputusan-keputusan ekstrem.

Baca Juga

Ini Tampang dan Identitas 13 Tersangka Penjualan Bayi di Jabar, 3 Orang Buron

“Pemberdayaan pemuda melalui karang taruna RW juga harus disinergikan antara pembinaan mental-spiritual dengan gerakan kemandirian ekonomi,” kata Akhiri.

Dia menegaskan pencegahan perdagangan manusia tidak bisa dilakukan satu pihak saja. Pemda, menurutnya, harus berkolaborasi dengan instansi lain seperti kepolisian dan Kementerian Agama.

Baca Juga

Jalani Sidang Perdana Pembunuhan Bayi, Brigadir Ade Langsung Ajukan Eksepsi

“Pemda tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kolaborasi dengan Kantor Kementerian Agama dan kepolisian agar pencegahan bisa menyeluruh dan berkelanjutan,” ucapnya.

Akhiri juga mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari Ketua Pengadilan Agama, angka perceraian di Kabupaten Bandung juga menunjukkan tren meningkat. Sebagian besar disebabkan oleh persoalan ekonomi.

Editor: Donald Karouw