Dualisme Kepemimpinan, Parpol Terancam Tak Lolos Verifikasi Faktual

JAKARTA, iNews.id –  Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay mengatakan, partai politik (parpol) yang saat ini sedang terbelah dalam dualisme kepemimpinan berisiko tidak bisa lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019. Hal itu diutarakannya merespons pertanyaan wartawan terkait dinamika politik yang terjadi di internal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), akhir-akhir ini.

"Kalau kemudian parpol ini tidak bisa menyesuaikan, tidak bisa menentukan siapa ketua dan sekjennya, ya mereka punya risiko tidak akan bisa lolos di verifikasi faktual. Perkiraan saya gitu," ujar Hadar usai menghadiri acara diskusi Polemik MNC Trijaya di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (20/1/2018).

Baca Juga

10 Negara Paling Maju di Dunia pada 2025, Salah Satunya Tetangga Indonesia

Agar dapat mengikuti verifikasi faktual, Partai Hanura harus menyelesaikan konflik internal tersebut lebih dulu. Demikian juga, KPU harus mengikuti susunan kepengurusan dalam dokumen AD/ART Hanura yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk melakukan verifikasi faktual itu.

“Kalau kenyataannya mereka sudah berubah (kepengurusannya), KPU akan berpegang kepada apa yang terdaftar di Kemenkumham yang sekarang, harus dikuti dulu. Saya prihatin dengan kejadian di parpol ini. Coba dituntaskan segera deh. Jangan kemudian dipaksa penyelenggaranya (KPU) yang harus menyesuaikan," ucap mantan komisioner KPU periode 2012-2017 itu.

Partai Hanura saat ini terpecah menjadi dua kubu kepengurusan. Yang pertama adalah kubu Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang (OSO). Kubu ini merupakan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2016. Sementara, yang lainnya adalah kubu Partai Hanura pimpinan Daryatmo yang dibentuk berdasarkan hasil Munaslub yang digelar pada Kamis, 18 Januari 2018.

Editor: Ahmad Islamy Jamil