Dugaan Kriminalisasi Hukum Jadi Catatan Kinerja Jokowi

JAKARTA, iNews.id - Dugaan kriminalisasi hukum kembali santer setelah Partai Demokrat menggelar rapat darurat. Dalam rapat itu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui surat tertulisnya mengungkapkan adanya dugaan kriminalisasi terkait pilkada.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai keluhan SBY itu dinilai sebagai gambaran tidak adanya kepastian hukum di negeri ini. Menurutnya, kondisi ini bisa dikatakan sebagai anomali ketika keluhan itu datang dari sosok yang pernah menjabat sebagai presiden.

Putin Nyatakan Rusia Siap Perang, Beranikah Eropa? Ini Analisisnya

"Saya mendengar macam-macam info kayak gitu. Soal gubernur selalu dikriminalisasi diganti sama wakilnya, bupati dikriminalisasi diganti sama wakilnya. Kemudian dalam masa pilkada kayak begini kandidat tertentu diancam harus mau berpasangan dengan si ini, kalau enggak dia dikriminalisasi," ucap Fahri, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (5/1/2018).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan, persoalan tersebut menjadi catatan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera diselesaikan. Dia berharap jangan ada lagi lawan politik yang dikriminalisasi.

"Jadi ini yang menjadi kepedulian Pak SBY adalah perasaan memang hukum tidak ada kepastian," ucapnya.

Dia menambahkan, Jokowi juga perlu menjelaskan ke publik atas persoalan adanya ketidakpastian hukum. Dia menuturkan, persoalan ketidakpastian hukum menjadi penilaian terhadap kinerja Jokowi di bidang hukum.

"Jika mau disurvei termasuk lembaga survei dunia tentang problem apa yang utama di Indonesia, nomor satu memang ketidakpastian hukum," tuturnya.

Di tempat berbeda, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, moral dan etika politik harus dijunjung tinggi dalam pilkada serentak mendatang dan Pemilu 2019. Menurutnya, TNI, BIN dan Polri berkewajiban ikut menciptakan pilkada dan pemilu berlangsung jujur adil serta demokratis.

"Namun saudara-saudara saya perlu jelaskan, Demokrat tidak bermaksud menggurui atau mendikte apa yang seharusnya dilakukan oleh negara dan pemerintah. Khususnya, berkaitan dengan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019," ujar SBY dalam pidato politik awal tahun 2018 di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/1/2018).

Presiden keenam Indonesia ini juga mengingatkan, aparat penegak hukum jangan dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu. Dia menuturkan, aparat penegak hukum harus bekerja profesional sesuai ketentuan yang berlaku. Partai Demokrat meminta pemerintah beserta perangkat hukum dan alat negara bersikap netral dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. Mulai dari Polri, Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI.

"Berharap tidak ada tindak kriminalisasi dan pemaksaan yang melanggar undang-undang. Kekerasan dan penggunaan kekuatan fisik bukan cara yang baik," katanya.

Editor: Achmad Syukron Fadillah