Dukung Penyelamatan 20 WNI Korban TPPO, Tama S Langkun: Myanmar Punya Utang Budi Tragedi Benjina

JAKARTA, iNews.id - Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo Tama S. Langkun mengapresiasi respons cepat pemerintah dan Polri serta mendukung langkah-langkah strategis guna menuntaskan perkara 20 orang warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Myanmar. 

Sebanyak 20 WNI yang disekap diduga di Myawaddy, Myanmar oleh perusahaan penipuan online dan dipaksa bekerja sebagai penipu. 

Baca Juga

4 Kebiasaan Aneh PM Baru Jepang Sanae Takaichi, Salah Satunya Tidur Hanya 2 hingga 4 Jam

Bila tak memenuhi target, para WNI tersebut bakal disiksa mulai dari dipukul hingga disetrum.

Tama memaparkan Partai Perindo yang bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu berkomitmen penuh mendukung perlindungan warga negara Indonesia tersebut dan memberi masukan. Pertama, perlu dibuat tim khusus atau tim gabungan untuk memulangkan dan mengusut tuntas perkara ini.

Baca Juga

Kemenlu Sebut Korban Disekap di Myanmar Terisolir di Daerah Konflik

"Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dan Polri harus meletakkan pemulangan korban sebagai prioritas," kata Tama, Sabtu (6/5/2023).

Kedua, menurutnya koordinasi Police-to-Police (P-to-P) menjadi salah satu yang mendesak. Mengingat WNI tersebut terdeteksi berada dalam area konflik, maka penting juga membangun komunikasi dengan pihak pertahanan pemerintahan Myanmar.

Baca Juga

Warga Setiabudi Bandung Dijual ke Myanmar, Lihat WNI Disiksa dan Disetrum

"Untuk menuntaskan perkara ini, bisa merujuk pada perkara TPPO Benjina, kisah Perbudakan Ratusan Nelayan di Timur Indonesia. Penegak hukum Indonesia menyelamatkan 256 orang Myanmar yang menjadi korban perbudakan. Secara tidak langsung mereka berutang dengan kita, dan sebagai timbal balik Pemerintah Myanmar bisa melakukan hal untuk WNI kita di sana," ujarnya.

"Dalam perkara tersebut sebanyak 322 anak buah kapal (ABK) asing terdampar di areal pabrik milik PT. Pusaka Benjina Resorces (PBR) di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku. Mereka diduga menjadi korban kerja paksa oleh perusahaan perikanan berbendera Thailand di wilayah Indonesia," sambungnya.

Ketiga, Tama mengatakan perlunya mengusut dan meminta pertanggungjawaban perorangan maupun korporasi pihak-pihak yang memberangkatkan 20 Warga Negara Indonesia tersebut ke Myanmar. 

"Mereka tidak sekonyong-konyong berangkat begitu saja. Penegak hukum harus meminta pertanggung jawaban pihak perorangan maupun korporasi yang memberangkatkan WNI tersebut ke Myanmar baik secara pidana maupun pemulihan ganti rugi. Apalagi keterangan resmi dari Bareskrim POLRI menyebutkan mereka disinyalir berangkat secara ilegal," papar Tama.

Dia meminta LPSK untuk pro-aktif terlibat dalam penyelamatan korban. LPSK tidak hanya berwenang menjangkau WNI korban TPPO di Myanmar,  tetapi juga bisa menjangkau keluarga korban untuk bisa menjamin hak para korban.

"Secara hukum, mereka berhak mendapatkan perlindungan maupun pemulihan," pungkas Tama.

Editor: Faieq Hidayat