Eep Saefulloh Sebut Penyelewengan Kekuasaan Tak Boleh Didiamkan, Mulai MK hingga Bansos

JAKARTA, iNews.id – Pengamat Politik Eep Saefulloh Fatah menyebut semua bentuk penyelewengan kekuasaan pada Pilpres 2024 tidak boleh didiamkan. Kali ini penyelewengan kekuasaan sangat terang benderang, sehingga membuat pesta demokrasi tidak adil.

Eep menyebut penyelewengan bisa diurut dari hulu ke belakang ketika APBN digunakan untuk bantuan sosial (bansos) meningkat sangat dramatis pada tahun 2023 dan 2024. 

Baca Juga

AS Klaim Rencana Iran Bunuh Duta Besar Israel di Meksiko Berhasil Digagalkan

“Semua dugaan itu bertebaran di mana-mana dan kita tidak bisa diamkan,” kata Eep dalam kanal Youtube Keep Talking, Jumat (23/2/2024).

Diketahui, pemerintah menggelontorkan dana bansos sejak tahun 2023 hingga penyelenggaraan Pemilu 2024 sebesar Rp560,36 triliun. Bansos itu dalam berbagai program seperti bantuan beras, Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan langsung tunai (BLT).

Baca Juga

Ganjar Yakin Parpol Pendukungnya Kompak Gulirkan Hak Angket Pemilu

Pada Pilpres 2019, jumlah bansos yang dikucurkan Rp194,76 triliun, sedangkan pada Pemilu 2014 jumlah bansos yang digulirkan Rp78,3 triliun.

Kemudian, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 syarat batas usia capres-cawapres. Selanjutnya, mobilisasi aparatur yang sudah disiapkan sejak jauh hari sebelum pemungutan suara pada 14 Februari 2024, bukan perintah yang datang dalam 1 hingga 2 hari.

Baca Juga

Adian Sebut Hak Angket Solusi Bongkar Kecurangan Pemilu: di Situ Nggak Ada Pamannya

Pansus Pilpres 2024

Eep berharap parpol pendukung paslon 01 dan paslon 03, yang berada di luar koalisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memproses dugaan kecurangan pilpres lebih serius. Salah satunya dengan membentuk pansus Pilpres 2024.

Baca Juga

BEM UI Soroti Kecurangan Pemilu 2024: Tindak Tegas yang Mengotori Pesta Demokrasi Rakyat

Kelima parpol tersebut yakni pendukung Ganjar-Mahfud PDIP sebanyak 128 kursi dan PPP 19 kursi. Sementara tiga parpol lainnya pengusung Paslon 01, Anies-Cak Imin masing-masing PKB 58 kursi, Partai NasDem 59 kursi dan PKS 50 kursi.

“Lima parpol sangat memadai untuk melakukan sesuatu, jumlah kursi mereka 314 kursi atau 54,6%. Jika mereka solid dan bersikap tegas sangat mudah membangun pansus pemilihan presiden. Bentuklah Pansus Pilpres 2024 segera mungkin,” kata Eep.

“Bekerja secara intensif, tunjukkan kepada seluruh rakyat dan dunia bahwa kawan-kawan anggota parlemen tidak sia-sia meminta rakyat memilih pada tahun 2019. DPR tidak sia-sia menyebut dirinya Dewan Perawakilan Rakyat. Sebagai rakyat saya ingin diwakili dan banyak rakyat ingin diwakili,” lanjut Eep.

Sementara itu, tiga parpol pengusung paslon nomor 01, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan siap mendukung PDI Perjuangan jika ingin menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim, dan Sekjen PKS Habib Aboe Bakar usai bertemu di NasDem Tower pada Kamis (22/2/2024) di Jakarta.

Hermawi menegaskan, bahwa Nasdem, PKB dan PKS siap bersama PDIP menggulirkan hak angket menyikapi masalah Pilpres 2024. NasDem, kata Hermawi, sudah mempersiapkan data yang diperlukan. Hanya saja, saat ini ketiga parpol masih menunggu tindak lanjut dari PDI-P sebagai inisiator.

“Mengapa hak angket kita dukung? Kita inginkan kebenaran, kami bersekutu dengan siapapun di Republik ini yang punya itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan demi bangsa Indonesia,” lanjutnya.

Sekjen PKS Habib Aboe Bakar mengaku sangat menunggu aksi selanjutnya dari PDIP untuk menggulirkan hak angket. 

“Akan menanti apa yang akan dilakukan PDI Perjuangan untuk mengajukan angket. Kami sangat menunggu, kami sangat senang kalau ada yang melangkah, kami ada di belakang dan mengawal sampai ke detailnya,” katanya.

Editor: Faieq Hidayat