Effendi Gazali Soroti Kasus Penyadapan Presiden: Sidang Etik Dulu, Copot Pangkat!

JAKARTA, iNews.id - Pakar komunikasi politik Effendi Gazali menyoroti belum digelarnya sidang etik terhadap perwira tinggiPolri yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dia menilai proses sidang etik tersebut seharusnya segera dilakukan agar pemeriksaan berlangsung setara.

Hal itu disampaikan Effendi saat menjadi narasumber dalam program Rakyat Bersuara bertajuk "Dewan Jenderal" Sadap Presiden, Ada Dalangnya? di iNews, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga

Ade Armando Yakin Jokowi Bukan Dalang Penyadapan Prabowo: Gak Gitu Tipe Kerjanya

Awalnya, Effendi mempertanyakan lambatnya proses penanganan perkara tersebut, termasuk pelaksanaan sidang etik terhadap para tersangka termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

"Karena itu pembuktiannya nanti adalah ini betul-betul ini kalau dalam hal ini saya setuju, terlalu lambat ini. Terlalu pelan. Sidang etiknya sudah belum? Sudah, ya? Belum?" tanya Effendi.

Baca Juga

Polri Dalami Dugaan Makar Listyo Sigit Cs di Kasus Penyadapan Presiden

Effendi menilai para tersangka seharusnya lebih dahulu menjalani sidang etik hingga dilakukan pencopotan pangkat. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar proses pemeriksaan dapat berlangsung setara tanpa dipengaruhi perbedaan pangkat di lingkungan kepolisian.

"Kan harusnya sidang etik dulu, dicopotin pangkat-pangkat itu. Jadi dalam sidang itu perlakuannya bisa setara. Enggak main bintang lagi, kan? Ada bintang empat, saya yang periksa bintang tiga misalnya, gitu kan jadi tidak setara," ucapnya. 

Baca Juga

Ade Armando Curiga Penyadapan Prabowo Lebih Canggih dari LIMS, Singgung Pegasus

Dia menilai, pencopotan pangkat sebelum pemeriksaan dapat memberikan kesempatan bagi proses penanganan perkara yang lebih setara.

Selain menyoroti sidang etik, Effendi juga mempertanyakan mengapa dugaan penyadapan tersebut hanya mengemuka pada unsur kepolisian, sementara terdapat lembaga intelijen lain yang juga memiliki fungsi pengawasan. 

Baca Juga

Dipecat Polri gegara Kasus Penyadapan Presiden, Ahrie Sonta Melawan Lewat Banding!

Dia juga menegaskan bahwa dugaan penyadapan oleh kepala kepolisian terhadap presiden merupakan persoalan serius yang menurutnya dapat dikategorikan sebagai makar.

"Kenapa hanya kepala kepolisiannya yang lagi hobi menyadap presiden? Ketika terjadi hipotesis itu, kenapa badan intelijen yang lain, ya? Misalnya dari TNI yang juga sedang melihat?" tuturnya.

Baca Juga

Datangi Polda Sumut, Relawan Prabowo Minta Polisi Bongkar Dalang Penyadapan Ilegal

Editor: Aditya Pratama